286 ++ Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaik, Terbaru, dan Lengkap

Oleh Diposting pada

Judul Skripsi Hukum Pidana  – Apakah kalian saat ini sedang mencari ide ide judul skripsi pada jurusan Hukum Pidana ? Nah diartikel kali ini kami akan memberikan referensi dan contoh terbaik yang bisa anda jadikan dan tentukan sebagai judul skripsi kalian.

286 ++ Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaik, Terbaru, dan Lengkap

Berikut Beberapa Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaik :

  1. “Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri XXX dan Putusan Pengadilan Tinggi XXX)
  2. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
  3. Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
  4. Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 
  5. Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
  6. Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona 
  7. Analisa Yuridik Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 
  8. Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan. 
  9. Analisa Yuridis Penggunaan Alat Penangkap Ikan Illegal Dalam Tindak Pidana Perikanan Dikaitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  10. Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/Pid.Sus/2012)
  11. Analisis Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan (Studi Putusan No : XXX)
  12. Analisis Hukum Mengenai Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Hak oleh Warga Sipil (Studi Kasus pada Putusan Nomor: 261/Pid.b/2013/PN.GS)
  13. Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Kasus Putusan No:2438/Pid.B/2014/Pn.Mdn )
  14. Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)
  15. Analisis Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Terhadap Perkara Penembakan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
  16. Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya
  17. Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Non-Budgetter
  18. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua (Studi Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt)
  19. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC)
  20. Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Carding Dalam Perspektif Cyber Law Di Indonesia (Studi Putusan Pn Kota ABC No. 1193/Pid/B/2013/Pn.Jak.Sel.)
  21. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Paksa Sepeda Motor Dalam Perspektif Krimonologi (Studi Putusan Kasus Putusan No. 3.288/Pid.B/2014/PN.MDN)
  22. Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (Studi Putusan Nomor: XXX)
  23. Analisis Hukum Tindak yang dilakukan oleh Kepala Desa Paya Itik Dalam Persfektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No XXX)
  24. Analisis Legalitas Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Denpasar)
  25. Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura
  26. Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer
  27. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo
  28. Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X) 
  29. Analisis Tentang Pemeriksaan Sidik Jari Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Purwakarta)
  30. Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika 
  31. Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  32. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pacitan)
  33. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)
  34. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
  35. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang Membebaskan Terpidana Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor XXX
  36. Analisis Yuridis dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak(Studi Kasus Putusan No.300/PID.B/2013/PN.KBJ)
  37. Analisis Yuridis Kewenangan Densus 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi
  38. Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perpektif Kriminologi
  39. Analisis Yuridis Peraturan Bersama Antar Lembaga Negara Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
  40. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor XXX)
  41. Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  42. Analisis Yuridis Terhadap Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Daftar Barang Niaga yang Dimuat Dalam Sarana Pengangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor XXX)
  43. Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Putusan Nomor : XXX)
  44. Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.797/Pid.B/2014/PN.Rap)
  45. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Putusan PN X No: 2068/Pid. B/2005/Pn.Jak.Sel) 
  46. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor XXX
  47. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan No. XXX)
  48. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif X Sebagai Wujud Hukum Berkeadilan Gender 
  49. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor XXX)
  50. Analisis Yuridis Tndak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Anak
  51. Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan XXX)
  52. Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lemabaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten ABC)
  53. Aspek Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan Kayu Jadi Bukan Milik Negara
  54. Aspek Pidana Pada &Quot;Perdagangan Seks&Quot; Tingkat Tinggi.
  55. Batas-Batas Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Pidana
  56. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup.
  57. Dampak Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana. 
  58. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Yogyakarta)
  59. Dasar Pertimbangan Hakim Jakarta Utara Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Praperadilan Tentang Permohonan Penghitungan Masa Penahanan Dalam Tindak Pidana Kepabean Dengan Terdakwa Nurdin Halid
  60. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus kekerasan Fisik dalam Tumah Tangga
  61. Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil
  62. Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten ABC (Studi Kasus Polres DEF)
  63. Eksaminasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Praktik Judicial Corruption : Analisis Hasil Eksaminasi Publik Perkara No. XXx
  64. Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
  65. Eksistensi Konvensi Internasional Tentang Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional
  66. Eksistensi Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota ABC)
  67. Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
  68. Eksistensi Rekonstruksi Sebagai Sarana Memperkuat Alat Bukti Guna Mengungkap Tindak Pidana
  69. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal
  70. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Mal Praktek Medik Di Bidang Kedokteran
  71. Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi X
  72. Fungsionalisasi Sistim Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
  73. Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungang Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.MDN)
  74. Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.
  75. Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
  76. Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
  77. Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian Benda Prasejarah (Purbakala) di Negara Indonesia
  78. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Poltabes Surakarta)
  79. Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk)
  80. Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  81. Implementasi Pemidanaan Terhdaap Pelaku Tindak Pidanan Perzinahan Oleh Hakin Pengadilan Negeri Purwakarta
  82. Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/Pbi/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara Cabang Purwakarta
  83. Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak Dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: Nomor 1/PUU-VIII/2010) 
  84. Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak Dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: NomorXXX)
  85. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan) 
  86. Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Provinsi ABC)
  87. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan ABC Kabupaten DEF
  88. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Indonesia(Studi Putusan No. 1129/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim)
  89. Kajian Perbandingan Hukum Atas Pembuktian Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Amerika Serikat
  90. Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)
  91. Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)
  92. Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  93. Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah
  94. Kajian Yuridis Terhadap Alat Bukti Penyadapan Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia
  95. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Pernikahan
  96. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
  97. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon Sebagai Sarana Fasilitas Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/Pn. Kray. Di Pengadilan Negeri Karanganyar)
  98. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo )
  99. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kuhp Dan Uu No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  100. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn) 
  101. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. 
  102. Kebijakan Hukum Pidana (Dalam Penanggulangan) Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana
  103. Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
  104. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  105. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
  106. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
  107. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pelayaran Menurut Uu No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
  108. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah.
  109. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik). 
  110. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Sh Penyalahgunaan Kartu Kredit
  111. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota X)
  112. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Abortus Provokatus Kriminal
  113. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
  114. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online
  115. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
  116. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembujuk (Uitlokker) Sebagai Bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana
  117. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia. 
  118. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.
  119. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Euthanasia Khususnya Euthanasia Pasif
  120. Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
  121. Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
  122. Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri ABC No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)
  123. Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX
  124. Kejahatan Komputer Serta Tinjauan Yuridisnya. 
  125. Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi dan Internet di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. XXX Perubahan Atas Undang-Undang No. XXX Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Pidana
  126. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  127. Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pimpinan Dprd Kota Purwakarta)
  128. Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Bawah Umur ( Studi Putusan PN No. 609/Pid.B/2011/PN Mdn ) 
  129. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Akil Mochtar)
  130. Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)
  131. Komparasi Peran Penyidik Polri Dan Penyidik Polisi Militer Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pasal 170 Kuhp Terhadap Sipil Dan Militer ( Studi Kasus Di Poltabes Purwakarta Dan Denpom Purwakarta)
  132. Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
  133. Legalitas Keterangan Saksi Yang Dibacakan Di Persidangan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  134. Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Ham
  135. Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan. 
  136. Malpraktek Kedokteran Sebagai Delik Kulpa.
  137. Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. 
  138. Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal Dan Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Mutilasi (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1549K/Pid/2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 44/PID.B/2014/PN.Srp)
  139. Noodweer Exces Dalam Kasus Homoseks Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban. 
  140. Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak
  141. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  142. Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) Kota ABC)
  143. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota ABC
  144. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lapas Klas Ii.A Wanita Semarang
  145. Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari
  146. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  147. Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen
  148. Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota Tni ( Studi Kasus Di Oditurat Militer Ii-11 Yogyakarta )
  149. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo
  150. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura
  151. Pelaksanaan Penyelidikan Oleh Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana
  152. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang
  153. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri
  154. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
  155. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Studi Terhadap Kasus &Quot;Oki&Quot;).
  156. Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan oleh Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda ABC)
  157. Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan. 
  158. Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.). 
  159. Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
  160. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Anak Golongan Masyarakat Kurang Mampu Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Di Kota ABC )
  161. Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp. 
  162. Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Kota ABC)
  163. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota ABC )
  164. Pemidanaan Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Pa5Al 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. 
  165. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Pos Yang Tidak Mengantar Surat Kepada Yang Berhak (Studi Kasus Di Polsek Ngadirojo Wonogiri)
  166. Penanggulangan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dengan Hukum Pidana
  167. Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polresta Kota ABC)
  168. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek X
  169. Pencurian Ikan Di Pasar Ikan X
  170. Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. 
  171. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Anak Menjadi Trauma (Studi Di Pengadilan Negeri ABC)
  172. Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Kampus Khususnya Wilayah Hukum Polda ABC
  173. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi ( Studi Putusan Nomor XXX dan Nomor XXX)
  174. Penegakan Hukum Terhadap Hakim Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri XXX)
  175. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penggelapan Premi Asuransi (Analisis Putusan No. 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn)
  176. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 479/Pid.B/2011/Pn.Mdn)
  177. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
  178. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sekolah Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan
  179. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor XXX)
  180. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta)
  181. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  182. Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  183. Penerapan Diversi Di Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak
  184. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota ABC)
  185. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC)
  186. Penerapan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota ABC)
  187. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  188. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847/Pid.B/2013/PN.MDN)
  189. Penerapan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: XXX)
  190. Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dintinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban (Studi Terhadap 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri)
  191. Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Kebebasan Berserikat Pekerja / Buruh Dari Perspektif Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  192. Penerapan Permohonan Ganti Kerugian atas Putusan Bebas dalam Perkara Pidana (Analisis Terhadap Penetapan PN Semarang No. XXX, Putusan PT Semarang No. XXX, dan putusan MA No. XXX)
  193. Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan) 
  194. Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek 
  195. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
  196. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya
  197. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm )
  198. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Study Putusan Nomor XXX)
  199. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan ABC)
  200. Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Ijin. 
  201. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
  202. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian
  203. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 675/Pid.B/2010/PN.Mdn dan Putusan No. 1.366/Pid.B/2011/PN.Mdn) 
  204. Penerapan Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK NO. XXX
  205. Pengadaan Barang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Kota ABC Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)
  206. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.XXX Dan Putusan PN Purworejo No.XXX)
  207. Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
  208. Pengaturan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Hak-Hak Tersangka Menurut Undang-Undang No. 8 / 1981
  209. Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Orang Dewasa (Studi Pada: Polresta ABC)
  210. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
  211. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang Dalam Memeriksa Dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala
  212. Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 
  213. Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)
  214. Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
  215. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BNJ dan Pengadilan Tinggi No. XXX)
  216. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. XXX)
  217. Penjatuhan Sanksi Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Pembinaan Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota ABC)
  218. Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu XXX)
  219. Penuntutan Korporasi Oleh Jaksa Penuntut Umun Dan Pembuktian Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm)
  220. Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik X Di X
  221. Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
  222. Peran Kepolisian Terhadap Eksploitasi Anak Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Polsekta Kota ABC)
  223. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi
  224. Peran Polisi Perairan Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Perairan Serdang Bedagai (Studi di Satuan Kepolisian Perairan Resort Serdang Bedagai)
  225. Peranan Bapas Dalam Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Bapas Klas I Kota ABC)
  226. Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian Dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota ABC)
  227. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  228. Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten ABC)
  229. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRES ABC)
  230. Peranan kepolisian dalam penyidikan kasus Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Kematian (studi kasus di polresta ABC)
  231. Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Jalan Raya. ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  232. Peranan Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkarakealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Jalan Raya. ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  233. Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Studi Di Desa ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI)
  234. Peranan Lembaga Rehabilitasi Narkoba ABC Dalam Pembinaan dan Upaya Penyembuhan Terhadap Pecandu Nakoba (Studi di Panti Rehabilitasi Narkoba Kota DEF)
  235. Peranan Otopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC NO. 607/PID.B/2014/PN.KPN)
  236. Peranan Pembuktian Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana ( Putusan Pengadilan Negeri No.XXX)
  237. Peranan Polisi Dalam Menanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Pada Polsek ABC Kabupaten DEF)
  238. Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta ABC)
  239. Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Purwakarta)
  240. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Suami Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam
  241. Perbandingan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam
  242. Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan. 
  243. Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi 
  244. Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia
  245. Perkembangan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  246. Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.
  247. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Ditinjau Dari Aspek Asasi . Manusia
  248. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
  249. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
  250. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC)
  251. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan
  252. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Internet Dalam Perspektif Kriminologi
  253. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Toerino, Sh Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana
  254. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia
  255. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pengadilan Negeri ABC)
  256. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek ABC)
  257. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Profesi (Studi Kasus Kota ABC)
  258. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: XXX)
  259. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai UU No. 35 Tahun 2009. (Studi Putusan No. 2091/Pid. Sus. 2013/Pn. Mdn).
  260. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. XXX)
  261. Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Internet Sebagai Media Bullying Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008
  262. Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Turut Sertadengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Nomor XXX)
  263. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
  264. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil. 
  265. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Putusan PN Surabaya No. XXX)
  266. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/Pid. Sus/2011/Pt. Bjm)
  267. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak
  268. Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia Ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana
  269. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
  270. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Illegal/Illegal Mining Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Putusan Nomor XXX)
  271. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perusakan dan Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan MA RI No. 755K/PID.SUS/2007)
  272. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang ABC)
  273. Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan No : XXX)
  274. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Authentik (Studi Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/Pn.Lsm)
  275. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan (Studi Putusan PN Raba Bima Nomor XXX)
  276. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan “Dwelling Time” di Pelabuhan ABC
  277. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental (Studi Putusan No.XXX)
  278. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NO :XXX)
  279. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi di PT. Pos Indonesia (Studi Putusan XXX)
  280. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor XXX)
  281. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
  282. Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Pelaku Anak Di Bawah Umur Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (studi putusan No. XXX)
  283. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Kolam Ikan Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang. 
  284. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri 
  285. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. XXX)
  286. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek
  287. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap OKP yang Membawa, Memiliki, dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Izin Berdasarkan UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 ( Studi Putusan Pengadilan Negeri ABC No. XXX)
  288. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Mdn.)
  289. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. XXX dan Putusan No.XXX)
  290. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permainan Judi Dadu Guling (Samkwan) (Studi Putusan No. XXX)
  291. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membantu Melakukan Aborsi Studi Putusan PN Kendal XXX
  292. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Impor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor XXX)
  293. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan XXX)
  294. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi (Studi Putusan PN. Jakarta Utara Nomor XXX)
  295. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Pn Binjai No. XXX)
  296. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten ABC (Studi Putusan Pn No.197/Pid.B/2011/Pn.Stb, Pt No.431/Pid/2011/Pt.Mdn, Ma-Ri No.579k/Pid/2012)
  297. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor XXX
  298. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: I/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Ptk dan Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)
  299. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak-Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwodadi)
  300. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering
  301. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn)
  302. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)
  303. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Dengan Basis Rasisme
  304. Praperadilan (Kasus Kapal Dagang Asing Mv. Cherry Navee Di Pengadilan Negeri X). 
  305. Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Sub System Peradilan Pidana
  306. Prosedur Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Dalam Tindak Pidana Perikanan Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia
  307. Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasar Peraturan Daerah Kota Purwakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggunalangan Eksploitasi Seks Komersial Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  308. Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Apbd Purwakarta Periode 2004-2009
  309. Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Illegal Oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta (Studi Empiris Undang-Undang Nomor 12/Darurat/1951)
  310. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Poltabes Purwakarta )
  311. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Ngawi)
  312. Proses Penyidikan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit Oleh Polres Sleman Yogyakarta
  313. Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel – Pra Peradilan Budi Gunawan)
  314. Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri Kecil berdasarkan Persepktif UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 974/Pid.B/2014/PN.Mdn)
  315. Sinkronisasi Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Integral
  316. Studi Komparasi Pertanggungjawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kuhp Dan Uu Ri No. 21 Tahun 2007
  317. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dengan Hukum Islam
  318. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dengan Hukum Islam, 08
  319. Studi Mengenai Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  320. Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia
  321. Studi Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Kasus Vcd Bajakan Di Pengadilan Negeri Kediri)
  322. Studi Tentang Pelaksanaan Eksepsi Oleh Penasihat Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo
  323. Studi Tentang Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Akibat Hukumnya Jika Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim (Studi Kasus Pada Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Abdullah Puteh)
  324. Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
  325. Tawuran Antar Pelajar yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dari Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana (Studi Terhadap 3 (Tiga) Putusan Pengadilan Negeri)
  326. Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dukun Beranak Dalam Putusan Mahkamah Agung No.2189/K/Pid/2010
  327. Tindak Pidana Bersama-Sama Dab Berkleanjutan Dalam Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor XXX)
  328. Tindak Pidana Bersyarat pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak Dalam Praktik (Studi Putusan Nomor: 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg)
  329. Tindak Pidana Judi Menurut Hukum Positif (Kuhp) Dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003
  330. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Terhadap Guru dan UU No 14 Tahun 2005 (Analisis Juridis Terhadap Putusan PT Medan No 274/PID/2012/PT-MDN dan Putusan MA No 2024 K/Pid.Sus/2009)
  331. Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet ( Pada P.T. X Cabang X ). 
  332. Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 03/PID.SUS-Anak/2014/PN.MDN)
  333. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam
  334. Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Viktimologis ( Studi Putusan Nomor XXX dan Putusan Nomor XXX)
  335. Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)
  336. Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana 
  337. Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer. 
  338. Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia
  339. Tindakan Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Kepabeanan Di Bandar Udara Soekarno-Hatta
  340. Tinjauan Aspek Kriminologi terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Kota X
  341. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrt)
  342. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo
  343. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)
  344. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  345. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penculikan Anak Di Pengadilan Negeri Purwakarta
  346. Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam
  347. Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta) 
  348. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest (Studi Putusan Nomor XXX)
  349. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pengguguran Kandungan
  350. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)
  351. Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
  352. Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Pada Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Karanganyar
  353. Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Purwakarta)
  354. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Putusan No.465/PID.SUS/2010/PN.Psp)
  355. Tinjauan Victimologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor XXX)
  356. Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah ( Studi Putusan Mahkamah Agung XXX)
  357. Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri ABC No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)
  358. Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 292 Kuhp Tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta)
  359. Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)
  360. Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Putusan NO. 95/Pid.B/2013/PN.MDN)”
  361. Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Politik Di ABC
  362. Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di X
  363. Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  364. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Studi Putusan Nomor:XXX)
  365. Tinjauan Yuridis Normatif Penayangan Berita Kriminal Oleh Televisi Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Informasi Yang Sehat
  366. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar
  367. Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law 
  368. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Pernyataan Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengedarkan Psikotropika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
  369. Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Dan Kedudukan Internet Protokol Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) 
  370. Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Mandiri Dengan Terdakwa E.C.W Neloe
  371. Tinjauan Yuridis terhadap Diversi dalam Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penetapan XXX)
  372. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. XXX)
  373. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Sebagai Upaya Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Ikan
  374. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Irjen Pol Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si)
  375. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tanpa Melalui Proses Peradilan (Studi kasus Kepolisian Sektor ABC, Kabupaten DEF, Provinsi GHI)
  376. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi 
  377. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan XYZ Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga
  378. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedophilia Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal
  379. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor XXX)
  380. Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (studi Putusan No.80/Pid.B/2010/PN.Mdn)
  381. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwakarta)
  382. Tolok Ukur Unsur Delik Culpa Pasal 359 Kuhp. 
  383. Upaya Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
  384. Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
  385. Upaya Penyelesaian Kasus Biskuit Beracun. 
  386. Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kalangan Masyarakat
Rate this post

Posting terkait: