466 Judul Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan

Oleh Diposting pada

Pada artikel ini, kami akan memberikan referensi-referensi terbaik Judul Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan yang bisa kalian jadikan referensi atau contoh dan juga perbandingan untuk menentukan judul skripsi yang cocok.

Apa itu Ilmu Pemerintahan ?
Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Pamudji, 1983 : 3)

Taliziduhu (2000:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Nah berikut Judul Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Terbaru :

  1. Upaya Puskesmas Dalam Memberikan Pelayanan Prima Pada Masyarakat (Studi Di Puskesmas Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)
  2. Upaya Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah Sebagai Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)
  3. Upaya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pelanggan
  4. Upaya Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Batu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pelanggan
  5. Upaya Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Air Bersih Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Pdam Kabupaten Pamekasan)
  6. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (Studi Tentang Penertiban Unit Pelayanan, Penyuluhan, Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (Up3ctki) Ilegal Oleh Disnaker Kabupaten Madiun)
  7. Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Batu Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Bagian Kepegawaian Kota Batu)
  8. Upaya Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menanggulangi Masalah Sampah (Studi Di Dinas Kebersihan Kota Surabaya)
  9. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi Pada Kantor Sosial Kota Malang)
  10. Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur (Studi Di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)
  11. Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Obyek Wisata (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kota Batu)
  12. Upaya Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Obyek Wisata ( Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kota Batu)
  13. Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung Dalam Rehabilitasi Kawasan Hutan (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung)
  14. Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Budaya Ceprotan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pacitan)
  15. Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Potensi Desa (Studi Di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)
  16. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatakan Pelayanan Terhadap Masyarakat (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa)
  17. Upaya Pemerintah Daerah Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran
  18. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Olahraga  Cabang Taekwondo Di Kabupaten “X”  (Download)
  19. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Illegal Logging (Studi Kasus Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat)
  20. Upaya Partai Politik Yang Lolos Electoral Treshold Pada Pemilu 1999 Dalam Mempertahankan Perolehan Suara Pada Pemilu 2004 (Studi Di Dpc Pdip, Ppp Dan Dpd Pan Kota Surabaya)
  21. Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Anggota Dprd (Studi Pada Partai Pdip Kabupaten Magetan) Skripsi
  22. Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)
  23. Upaya Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Kecamatan Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk)
  24. Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
  25. Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk (Studi Pada Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi)
  26. Upaya Dinas Pasar Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pasar Kabupaten Bangkalan)
  27. Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Pantai Ujung Pandaran Di Kabupaten Kotawaringin Timur
  28. Upaya Dinas Koperasi Kota Malang Dalam Meningkatkan Profesionalitas Koperasi Dari Aspek Kelembagaan
  29. Upaya Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dalam Rehabilitasi Hutan Di Blitar Selatan Pasca Banjir Bandang
  30. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan)
  31. Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar)
  32. Strategi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kebersihan Kota Malang)
  33. Strategi Partai Politik Dalam Meraih Dukungan Massa (Studi Perbandingan Pada Pdi-P Dan Ppp Kota Blitar)
  34. Strategi Partai Politik Dalam Meraih Dukungan Massa (Studi Pada Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang 2007-2008)
  35. Strategi Partai Politik Dalam Meraih Dukungan Massa ( Studi Perbandingan Pada Pdi-P Dan Ppp Kota Blitar )
  36. Strategi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dalam Pemenangan Pemilu 2009 (Studi Di Dpc Partai Hanura Kabupaten Nganjuk)
  37. Strategi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dalam Pemenangan Pemilu 2009 (Studi Di Dpc Partai Hanura Kabupaten Nganjuk)
  38. Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2007 (Studi Di Dpd Partai Golkar Kota Batu)
  39. Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2005 (Studi Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Malang)
  40. Strategi Partai Baru Dalam Memperoleh Dukungan Pada Pemilu 2009 (Study Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Batu)
  41. Strategi Partai Baru Dalam Memperoleh Dukungan Pada Pemilu 2009 (Study Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Batu )
  42. Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2004 (Studi Di Dpd Pan Kabupaten Blitar).
  43. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kota “X”  (Download)
  44. Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Tulungagung)
  45. Skripsi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Reog Ponorogo (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Ponorogo, Asosiasi Paguyuban Kesenian Reog, Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo)
  46. Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Kota Malang)
  47. Sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Terhadap Partai Matahari Bangsa (Studi Pada Angkatan Muda Muhammadiyah Dan Partai Matahari Bangsa Di Kota Malang)
  48. Sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Terhadap Partai Matahari Bangsa (Studi Pada Angkatan Muda Muhammadiyah Dan Partai Matahari Bangsa Di Kota Malang)
  49. Sekolah Demokrasi Dalam Membangun Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Malang (Studi Pada Sekolah Demokrasi Di Plcids Averroes Community Malang).
  50. Sekolah Demokrasi Dalam Membangun Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Malang (Studi Pada Sekolah Demokrasi Di Plcids Averroes Community Malang).
  51. Sekolah Demokrasi Dalam Membangun Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Malang (Studi Pada Sekolah Demokrasi Di Pl?Cid?S Averroes Community Malang).
  52. Reformasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan)
  53. Reformasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Gresik (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan)
  54. Reformasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Investasi Di Kota Probolinggo (Studi Di Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Di Kota Probolinggo)
  55. Proses Terbentuknya Gabungan Pengusaha Kecil Minyak Dan Gas (Gapina Migas) Sebagai Upaya Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Gapina Migas Jawa Timur)
  56. Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
  57. Proses Pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Besar Periode 2003 Di Ajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P)
  58. Proses Pemilihan Bapak Raja (Kepala Desa) Berdasarkan Adat Desa Siri Sori Islam (Studi Di Desa Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah)
  59. Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung Dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
  60. Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung Dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
  61. Proses Pemekaran Wilayah Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung Dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
  62. Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Tinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000 (Study Di Kecamatan Gerung Dan Kecamatan Sekotong Tengah Sebagai Kecamatan Induk Dan Kecamatan Lembar Sebagai Pemekaran Di Kabupaten Lombok Barat)
  63. Proses Pemekaran Wilayah Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Studi Di Wilayah Desa Tambak Asri Sebagai Desa Induk Dan Desa Sidoasri Sebagai Pemekaran Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
  64. Proses Pemekaran Kabupaten Tana Tidung
  65. Program Pengendalian Pencemaran Udara (Studi Implementasi Kebijakan Program Langit Biru Sumber Tidak Bergerak (Stb) Di Kabupaten Gresik)
  66. Program Pengembangan Obyek Wisata Khayangan Api Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)
  67. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur)
  68. Program Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri)
  69. Program Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Di Propinsi Nusa Tenggara Barat)
  70. Profil Budaya Politik (Studi Pada Aktivis Mahasiswa Di Kota Malang)
  71. Pola Rekruitmen Dpd Partai Golkar Kabupaten Ponorogo Dalam Menyongsong Pemilu Legislatif 2009 (Studi Di Kantor Dpd Partai Golkar Kabupaten Ponorogo)
  72. Pola Rekruitmen Dpd Partai Golkar Kabupaten Ponorogo Dalam Menyongsong Pemilu Legislatif 2009 (Studi Di Kantor Dpd Partai Golkar Kabupaten Ponorogo)
  73. Pola Pengkaderan Politik Muhammadiyah (Studi Pada Pwm Kalimantan Timur)
  74. Pola Pengkaderan Politik Muhammadiyah (Studi Pada Pwm Kalimantan Timur)
  75. Pola Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Panderman Guna Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan
  76. Pola Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Panderman Guna Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan
  77. Pola Kemitraan Pemerintah Kota Batu Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Panderman Guna Mewujudkan Pembangunan Kehutanan Yang Berkelanjutan
  78. Perubahan Sikap Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) Terhadap Pembangunan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) (Study Kasus Tentang Perubahan Sikap Ulama Madura)
  79. Persepsi Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Partisipasi Kiai Dalam Politik (Studi Di Pdm Dan Pcnu Kabupaten Lumajang)
  80. Persepsi Santri Pondok Pesantren Baitul Arqom Dalam Proses Pemilihan Anggota Legeslatif 2009
  81. Persepsi Santri Pondok Pesantren Baitul Arqom Dalam Proses Pemilihan Anggota Legeslatif 2009
  82. Persepsi Pesantren Ngruki Terhadap Terorisme (Studi Di Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta Jawa Tengah)
  83. Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi Di Kabupaten Sumenep)
  84. Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 (Studi Pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo)
  85. Persepsi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Kepemimpinan Sekretaris Daerah Di Era Reformasi (Studi Tentang Kepemimpinan Sekretaris Daerah Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban)
  86. Persepsi Partai Politik Berbasis Islam Terhadap Implementasi Program Seratus (100) Hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (Studi Di Dpp Partai Keadilan Sejahtera, Dpp Partai Bintang Reformasi, Dpp Partai Kebangkitan Bangsa)
  87. Persepsi Masyarakat Tionghoa Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006. (Studi Pelaksanaan Uu Di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)
  88. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan (Studi Tentang Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Gempol Dan Pandaan, Kabupaten Pasuruan)
  89. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Pada Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)
  90. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Pada Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)
  91. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Malang Town Square (Matos) Di Kota Malang (Studi Terhadap Warga Masyarakat Sekitar Matos)
  92. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Antara Pemerintah Kecamatan Dan Ppat Notaris Dalam Pencatatan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
  93. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pasuruan (Studi Pada Tokoh Masyaralat Kota Pasuruan)
  94. Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Dirumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang
  95. Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Jusuf Kalla Dalam Masa Seratus Hari Kerja (Studi Perbandingan Antara Masyarakat Desa Mulyoagung Dengan Masyarakat Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)
  96. Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar (Studi Di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)
  97. Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Pkps-Bbm Bidkes) Di Puskesmas Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk
  98. Persepsi Masyarakat Kota Tarakan Terhadap Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara
  99. Persepsi Masyarakat Kota Pasuruan Terhadap Pemindahan Terminal Bus Di Kota Pasuruan
  100. Persepsi Masyarakat Kelompok Tani Terhadap Implementasi Kebijakan Dinas Pertanian Tentang Distribusi Pupuk (Studi Di Desa Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk)
  101. Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Di Desa Cepoko, Kecamatan Penekan, Kabupaten Magetan)
  102. Persepsi Mahasiswi Dan Organisasi Perempuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi (Study Pada Universitas Muhammadiyah Malang, Pswk, Kpi Cabang Malang)
  103. Persepsi Guru Bantu Terhadap Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Tahun 2006 (Studi Di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang)
  104. Persepsi Elit Partai Politik Terhadap Kinerja Walikota Batu (Studi Di Dpd Partai Golkar, Dpd Partai Amanat Nasional, Dpc Partai Demokrat Kota Batu)
  105. Persepsi Dan Sikap Masyarakat Desa Terhadap Rencana Perubahan Status Dari Desa Menjadi Kelurahan (Studi Di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
  106. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa (Studi Di Desa Sumberbrantas Sebagai Hasil Pemekaran Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu).
  107. Persepsi Buruh Kota Malang Terhadap Sk Gubernur No.188/318/Kpts/013/2006 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (Umk) Di Jawa Timur Tahun 2007
  108. Persepsi Aktivis Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadyah Malang Terhadap Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm)
  109. Perilaku Pemilih Pemula Dalam Ilkada Langsung Kota Malang (Studi Di Sma N 08 Kota Malang)
  110. Perilaku Pemilih Pemula Dalam Ilkada Langsung Kota Malang (Studi Di Sma N 08 Kota Malang)
  111. Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan “X” Kota “X”  (Download)
  112. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima (Studi Pada Bappeda Kabupaten Bima)
  113. Perencanaan Pembangunan Kota Batu Dalam Pengembangan Sebagai Kota Wisata (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)
  114. Peranan Tim Sukses Dalam Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung Periode 2005-2010 (Studi Di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)
  115. Peranan Serikat Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Antara Aliansi Gerakan Reforma Gerakan Reforma Agraria Dengan Tnial Di Pagak Kabupaten Malang)
  116. Peranan Serikat Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Antara Aliansi Gerakan Reforma Gerakan Reforma Agraria Dengan Tnial Di Pagak Kabupaten Malang)
  117. Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Sinergi Antara Pemerintah Kecamatan Dengan Bri Unit Desa Palampitan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
  118. Peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda (Studi Di Dpc Pdi-P Kab. Ngajuk)
  119. Peranan Kyai Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Bupati Secara Langsung Pada Tanggal 30 Juni 2005 Di Kabupaten Lamongan
  120. Peranan Elit Informal Dalam Pengembangan Home Industri Tape (Studi Di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)
  121. Peranan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dalam Memberdayakan Potensi Perkebunan (Studi Pada Sub Dinas Perkebunan Propinsi Maluku Utara)
  122. Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dalam Pengembangan Industri Kecil Batik Gedog (Studi Di Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Tuban)
  123. Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dalam Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Kayu Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
  124. Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Studi Kasus Pada Home Industri Onix Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)
  125. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Liar Di Kabupaten Bangkalan
  126. Peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dalam Pelestarian Kesenian Tradisi Wayang Kulit Khas Malang
  127. Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Obyek Wisata Bahari Lamongan (Wbl) Di Kabupaten Lamongan
  128. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi “X”  (Download)
  129. Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Program Pemberantasan Buta Huruf (Study Kasus Di Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat)
  130. Peran Pimpinan Informal Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo (Studi Di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo)
  131. Peran Perusahaan Asing Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Implementasi Program Community Development Pt. Freeport Indonesia Di Desa Banti Kec. Tembagapura Kab. Timika Propinsi Papua)
  132. Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Suatu Studi Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro)
  133. Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang)
  134. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota “X”  (Download)
  135. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Di Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
  136. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Dalam Pemberdayaan Kerajinan Kulit Sebagai Produk Unggulan Daerah (Study Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)
  137. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor  Pertanian Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  138. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Adat “X” Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  139. Peran Pemerintah Bangkalan Dalam Penyelasaian Konflik Antara Nelayan Bangkalan Dengan Nelayan Pasuruan (Studi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)
  140. Peran Panwas Dalam Pengawasan Tahapan Pilkada 2008 Di Kota Malang
  141. Peran Panwas Dalam Pengawasan Tahapan Pilkada 2008 Di Kota Malang
  142. Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Penelitian Di Kantor Cabang Nahdlatul Ulama Kota Batu)
  143. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja (Studi Pada Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (Apsm) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
  144. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi (Studi Mengenai Peran Mcw Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi 2,1 M Di Dprd Kota Malang)
  145. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Lsm Paramitra Malang
  146. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)
  147. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Studi Pada Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)
  148. Peran Kyai Dalam Membentuk Prilaku Politik Masyarakat Madura (Studi Pada Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)
  149. Peran Kantor Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Dalam Menangani Konflik Buruh Pada Cv. Varia Usaha
  150. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Menyiapkan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Di Kabupaten Bojonegoro
  151. Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Lumajang Dalam Membina Pengrajin Industri Kecil Genteng
  152. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Home Industri Tape Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Di Dinas Perindustian Dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso)
  153. Peran Dinas Kependudukan Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Masyarakat Di Kabupaten Serang
  154. Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gresik Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Darat (Study Petani Tambak Desa Semamper Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)
  155. Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Kelautan (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Malang)
  156. Peran Dinas Kebersihan Dan Pengendalian Lingkungan Kabupaten Lumajang Dalam Pelayanan Kebersihan Kota
  157. Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Malang Dalam Pendidikan Politik Bagi Konstituennya
  158. Peran Bappeda Kota Ternate Dalam Perencanaan Pembangunan Pasca Kerusuhan 1999-2001
  159. Peran Bagian Tata Pemerintahan Dalam Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Studi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)
  160. Peran Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Limbah Industri
  161. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek
  162. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (Bkpmd) Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Nusa Tenggara Timur
  163. Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (Bkpmd) Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Nusa Tenggara Timur
  164. Peran Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Malang Dalam Pelaksanaan Program Pemantapan Stabilitas Daerah
  165. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tentang Pelayanan Umum Kabupaten Teluk Wondama Di Era Otonomi Khusus Papua
  166. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tentang Pelayanan Umum Kabupaten Teluk Wondama Di Era Otonomi Khusus Papua
  167. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Studi Di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)
  168. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat)
  169. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pasca Sertifikasi Iso 9001: 2000 (Studi Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Haji Surabaya)
  170. Penguatan Basis Massa Partai Politik (Studi Pada Pkb Dan Pan Kota Malang)
  171. Penguatan Basis Massa Partai Politik (Studi Pada Pkb Dan Pan Kota Malang)
  172. Pengembangan Sektor Kepariwisataan Dalam Menunjang Perluasan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Obyek Wisata Poh Sarang Dan Ubalan)
  173. Pengembangan Civil Society Di Desa Study Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Candirejo Kab. Magetan
  174. Pengelolaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Rangka Desentralisasi Otonomi Daerah (Studi Pada Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
  175. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (Simop) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Malang)
  176. Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah “X” Kabupaten “X”  (Download)
  177. Pengelolaan Obyek Wisata Bendungan Selorejo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar (Studi Di K Ecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
  178. Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  179. Pengaruh Program Akreditasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Malang
  180. Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  181. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Perhutani (Studi Di Perum Perhutani Kph Malang, Jawa Timur)
  182. Pengaruh Kebijakan Pertanian Pemerintah Kabupaten Tulungagung Terhadap Peningkatan Produksi Pangan (Padi)
  183. Pengaruh Industrialisasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)
  184. Pendapatanpetani Tebu Pasca Kebijakan Tata Niaga Impor Gula (Studi Pada Desa Gondanglegi Kabupaten Malang)
  185. Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)
  186. Penanganan Konflik Antar Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Madiun (Studi Di Perguruan Persaudaraan Setia Hati Madiun)
  187. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Mojokerto (Studi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko)
  188. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Di Era Otonomi Daerah
  189. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Meningkatkan Kinerja
  190. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun)
  191. Pembangunan Malang Town Square (Matos) Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Malang 2001-2011
  192. Peluang Dan Tantangan Partai “X” Pada Pemilihan Umum Anggota Dprd Tahun 2014 Di Kota “X”  (Download)
  193. Pelayanan Publik Di Bidang Perijinan (Studi Tentang Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (Situ) Pada Dinas Perijinan Kota Malang)
  194. Pelayanan Publik Bidang Perizinan Usaha Perdagangan (Studi Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan (Diskoperindag) Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kabupaten Malang)
  195. Pelayanan Publik Bidang Perizinan (Studi Mengenai Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (Kptp) Kabupaten Kotawaringin Barat
  196. Pelayanan Publik Bidang Perizinan (Studi Mengenai Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (Kptp) Kabupaten Kotawaringin Barat
  197. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jpk-Mm) (Studi Pada Rsud Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar)
  198. Pelaksanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Desa
  199. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum 2004 Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kota Malang
  200. Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Dalam Penanganan Limbah Industri Kulit (Studi Pada Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan)
  201. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Di Badan Pengawasan Kabupaten Malang)
  202. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Sampang Nomor 32 Tahun 2002 (Studi Di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)
  203. Pelaksanaan Fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studu Tentang Pelaksanaan Fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggran 2004 2005)
  204. Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Di Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar
  205. Partisipasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas Dalam Pendidikan Politik (Studi Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Di Desa Menala Dusun Tanakakan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)
  206. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2008 Kota Malang (Study Kasus Di Kecamatan Sukun Kota Malang)
  207. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2008 Kota Malang (Study Kasus Di Kecamatan Sukun Kota Malang)
  208. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004-2005 Di Kota Malang
  209. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Pembangunan Partisipatif (Block Grant) Desa
  210. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pertisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Apb Desa Di Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
  211. Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Tuban (Studi Pada Lsm Fitra, War Dan Kpi Tuban)
  212. Participatory Budgeting (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)
  213. Participatory Budgeting ( Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)
  214. Nalisis Kepemimpinan Bupati Periode 2014-2019 Di Kabupaten “X”  (Download)
  215. Model Rekruitmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung Tahun 2005 (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang)
  216. Membangun Masyarakat Lombok Barat Melalui Budaya Patut Patuh Patju (Studi Di Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat)
  217. Masyarakat Madanai Dalam Perspektif Muhammadiyah
  218. Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja Di Balai Latihan Kerja Pertanian Dan Pengembagan Tenaga Kerja Luar Negeri (Blkpptkln) Wonojati Malang
  219. Manajemen Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Petani Tambak (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Kabupaten Gresik)
  220. Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Kontrol Publik (Studi Tentang Peran Mcw (Malang Corruption Watch) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Di Bidang Pendidikan)
  221. Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Kontrol Publik (Studi Tentang Peran Mcw (Malang Corruption Watch) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Di Bidang Pendidikan)
  222. Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Batu
  223. Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Batu
  224. Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)
  225. Konflik Pilkada Di Tuban (Studi Pada Kpud Dan Panwaslu Kabupaten Tuban)
  226. Konflik Pilkada Di Tuban (Studi Pada Kpud Dan Panwaslu Kabupaten Tuban)
  227. Konflik Massa Dalam Pilkada Langsung Di Maluku Utara 2007-2008
  228. Konflik Massa Dalam Pilkada Langsung Di Maluku Utara 2007-2008
  229. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Ngawi Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat
  230. Kinerja Perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Pada Sektor Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad)
  231. Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang
  232. Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam (Studi Di Kantor Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Satlak Pb Pemerintah Kabupaten Malang)
  233. Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam (Studi Di Kantor Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Satlak Pb Pemerintah Kabupaten Malang)
  234. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu)
  235. Kinerja Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan)
  236. Kinerja Pelayanan Publik Pt Kereta Api Indonesia (Persero) (Studi Pada Pt Kai Daop Ix Jember Dalam Pelayanan Angkutan Lebaran 2008)
  237. Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Bagian Pelayanan Pelanggan Bidang Pasang Baru Dan Tambah Daya Di Kantor Pln-Up Malang Kota)
  238. Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Pdam Kabupaten Blitar)
  239. Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Memberikan Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Womens Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
  240. Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Memberikan Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Womens Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
  241. Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Memberikan Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Women?S Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
  242. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
  243. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilkada (Studi Di Kabupaten Seruyan)
  244. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilkada (Studi Di Kabupaten Seruyan)
  245. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Malang
  246. Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Kepariwisataan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah)
  247. Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Di Kota Malang)
  248. Kinerja Departemen Agama Dalam Meningkatkan Pelayanan Urusan Haji Kepada Masyarakat (Studi Di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan)
  249. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2004 (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang)
  250. Kesiapan Kpud Kota Malang Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009
  251. Kesiapan Kpud Kota Malang Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009
  252. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Kerjasama Pemerintah Kota Malang Dan Kota Batu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air)
  253. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Kerjasama Pemerintah Kota Malang Dan Kota Batu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air)
  254. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Kerjasama Pemerintah Kota Malang Dan Kota Batu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air)
  255. Kerjasama Antar Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Guna Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
  256. Kerjasama Antar Daerah Guna Meningkatkan Perekonomian Studi Kasus Hubungan Kerjasama Kelembagaan Di Lima Daerah: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen
  257. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja Aparatur Desa (Study Di Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)
  258. Kembalinya Kaum Bangsawan Ke Tampuk Kekuasaan (Studi Kasus Terpilihnya Kaum Bangsawan Sebagai Bupati Di Kabupaten Bima)
  259. Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  260. Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota “X”  (Download)
  261. Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Mengembangkan Potensi Kesenian Daerah
  262. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kebersihan Kota (Studi Di Dinas Kebersihan Kota Malang)
  263. Kebijakan Pemerintah Kota Kediri Dalam Mengimplementasikan Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Tentang Implementasi Upah Minimum Kota Oleh Kantor Tenagakerja Kota Kediri)
  264. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pengembangan Sektor Wisata Pasir Putih (Studi Pada Sub Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo)
  265. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Penanggulangan Illegal Mining
  266. Kebijakan Pemerintah Dalam Menunjang Pembangunan Di Kota Batu (Studi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu)
  267. Kebijakan Pemerintah Daerah Kutai Timur Dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis (Studi Di Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur)
  268. Kebijakan Pemerintah Daerah Kutai Timur Dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis (Studi Di Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur)
  269. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Mengembangkan Kesenian Reog Menjadi Tujuan Utama Wisata (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo)
  270. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Dinas Perikanan, Kelautan Dan Peternakan Kabupaten Lamongan)
  271. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
  272. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit
  273. Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pariwisata Dalam Peningkatan Pad Di Kabupaten “X” Provinsi “X”  (Download)
  274. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bahaya Flu Burung Di Kabupaten Tulungagung (Study Penanganan Flu Burung Di Kabupaten Tulungagung)
  275. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Alor (Studi Di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur)
  276. Kebijakan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan Tentang Pemberdayaan Sektor Kelautan.
  277. Kebijakan Dinas Pengawas Bangunan Dan Pengendalian Lingkungan Di Kota Malang Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Limbah Industri
  278. Kebijakan Dinas Kehutanan Dalam Upaya Menanggulangi Pembalakan Hutan Diwilayah Kph Malang (Studi Di Kph Malang)
  279. Kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Jambi Dalam Upaya Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik Karet
  280. Kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Jambi Dalam Upaya Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik Karet
  281. Kaderisasi Pada Partai Golongan Karya (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang Periode 1999-2004)
  282. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Panderman (Studi Di Masyarakat Sekitar Hutan Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)
  283. Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten “X” Pada Pemilukada Tahun 2013  (Download)
  284. Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Di Kabupaten “X”  (Download)
  285. Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi Diskriptif Di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)
  286. Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi Diskriptif Di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)
  287. Implementasi Program Pengembangan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Malang
  288. Implementasi Program Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpa) Di Area Budidaya Tambak Benowo Surabaya (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya)
  289. Implementasi Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil(P4k) (Studi Deskriptif Di Desa Olean Kecamatan Situbondo)
  290. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
  291. Implementasi Program Malang Ijo Royo-Royo Ii (Mirr Ii) Dalam Melestarikan Lingkungan Kota (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Malang)
  292. Implementasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dibidang Kesehatan Pada Puskesmas Seketeng Kecamatan Sumbawa
  293. Implementasi Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
  294. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin (Studi Pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur)
  295. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin (Studi Pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur )
  296. Implementasi Prinsip Pelayanan Prima Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil (Studi Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Halmahera Barat)
  297. Implementasi Pola Hubungan Eksekutif Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Pemerintahan Kota Malang)
  298. Implementasi Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Malang
  299. Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah)
  300. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur Berkaitan Dengan Standar Pelayanan (Studi Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)
  301. Implementasi Peraturan Bupati Sumenep No. 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
  302. Implementasi Pengembangan Social Forestry (Studi Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Dan Masyarakat Hutan Samarinda)
  303. Implementasi Pengembangan Social Forestry (Studi Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Dan Masyarakat Hutan Samarinda)
  304. Implementasi Otonomi Khusus Daerah Papua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik (Penelitian Di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua)
  305. Implementasi Otonomi Khusus Daerah Papua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Publik ( Penelitian Di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua )
  306. Implementasi Keputusan Gubernur No.27 Tahun 2004 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang)
  307. Implementasi Keputusan Gubernur No.27 Tahun 2004 Tentang Standart Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang)
  308. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota “X”  (Download)
  309. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
  310. Implementasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Di Kota Ponorogo (Studi Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Ruko Di Kecamatan Ponorogo)
  311. Implementasi Kebijakan Pp Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Di Pemerintah Kabupaten Ngawi
  312. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan  Anak Jalan Di Kota “X”  (Download)
  313. Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Di Kota Malang (Studi Penelitian Pada Dinas Pendidikan Kota Malang)
  314. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata Kota Madiun
  315. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Batu)
  316. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tentang Pelaksanaan Pembangunan Stadion Kanjuruhan (Studi Pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Malang)
  317. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan  Anak Jalan Di Kota “X”  (Download)
  318. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan “X” Kecamatan “X” Kota “X”)  (Download)
  319. Implementasi Kebijakan Kepegawaian Di Kabupaten “X”  (Download)
  320. Implementasi Kebijakan Kebersihan Di Kota “X”  (Download)
  321. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan)
  322. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan)
  323. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi “X”  (Download)
  324. Implementasi Kebijakan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Tentang Penerapan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lumajang)
  325. Implementasi Kebijakan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Sobo Kabupaten Banyuwangi
  326. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Plus Pada Masyarakat Miskin (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau)
  327. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Plus Pada Masyarakat Miskin (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau)
  328. Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan Miskan Di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
  329. Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan Miskan Di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
  330. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Alokasi Dana Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu)
  331. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Alokasi Dana Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu)
  332. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  333. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  334. Implementasi Citizens Charter Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Bendo, Kepanjenkidul Kota Blitar)
  335. Ideologi Pancasila Dalam Implementasi Pemerintahan Di Indonesia  (Download)
  336. Hubungan Motivasi Dengan Prestasi Kerja Pegawai (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu)
  337. Hubungan Motivasi Dengan Prestasi Kerja Pegawai (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu)
  338. Hubungan Motivasi Dengan Prestasi Kerja Pegawai (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Batu)
  339. Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetapan Perda Apbd Tahun 2014 Di Kabupaten “X”  (Download)
  340. Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembentukan Perda Di  Kabupaten Soppeng Tahun 2015  (Download)
  341. Heterogenitas Etnik Dalam Pilkada “X” Tahun 2015  (Download)
  342. Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Studi Di Pdam Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah)
  343. Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo)
  344. Fungsi Badan Perwakilan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Madura)
  345. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hakpilihnya (Studi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Ii Pada Kecamatan Sukun Kota Malang)
  346. Evaluasi Pilkada Langsung (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Ngawi)
  347. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) 2010-2015 Kabupaten “X”  (Download)
  348. Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (Sktb) Di Kabupaten “X”  (Download)
  349. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi Dalam Melakukan Rehabilitasi Lahan Diluar Kawasan Hutan Melalui Pelaksanaan Gerhan (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Ngawi)
  350. Engembangan Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Lokal Untuk Meningkatkan Arus Wisatawan (Studi Di Pesisir Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)
  351. Engembangan Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Lokal Untuk Meningkatkan Arus Wisatawan (Studi Di Pesisir Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)
  352. Electronic Government Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota “X”  (Download)
  353. Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Keempat Uud 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
  354. Eksistensi Komisi Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
  355. Eksistensi Komisi Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
  356. Eksistensi Komisi Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
  357. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
  358. Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 Di Kabupaten Malang (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang)
  359. Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Terminal Arjosari Sebagai Upaya Memperbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
  360. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi)
  361. Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Citizens Charter (Kontrak Pelayanan) (Studi Di Puskesmas Bendo Kota Blitar)
  362. Efektivitas Kpk Dalam Memberantas Korupsi Di Lembaga Peradilan (Studi Kasus Kpk 2008)
  363. Efektivitas Kpk Dalam Memberantas Korupsi Di Lembaga Peradilan (Studi Kasus Kpk 2008)
  364. Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Masyarakat Pasca Banjir (Studi Di Satuan Pelaksana Bencana Kabupaten Ponorogo)
  365. Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Kondisi Masyarakat Pasca Banjir (Studi Di Satuan Pelaksana Bencana Kabupaten Ponorogo)
  366. Efektivitas Kebijakan Pengembangan Home Industri Batik Gedog Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Di Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)
  367. Efektifitas Pengelolaan Sampah Di Kota Jember (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)
  368. Efektifitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Administrasi Sertipikasi Tanah (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo)
  369. Efektifitas Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Fase Iii (2005-2006) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Tertinggal (Studi Di Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)
  370. Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten “X”)  (Download)
  371. Demokrasi Pendidikan Di Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Krenceng Kepung Kediri)
  372. Dampak Pengembangan Sentra Tambak Udang Terhadap Kerusakan Hutan Mangrove Kawasan Pesisir Pantai Muarareja Kota Tegal
  373. Dampak Pengembangan Kawasan Industri Kariangau (Kik) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan)
  374. Dampak Pengembangan Kawasan Industri Kariangau (Kik) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan)
  375. Dampak Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (Wbl) Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya
  376. Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Sopir Angkutan Kota Malang
  377. Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan Atas Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Kepada Pt Lamindo Inter Multikom
  378. Dampak Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan Atas Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Kepada Pt Lamindo Inter Multikom
  379. Dampak Keberadaan Pt. Freeport Indonesia Terhadap Konflik Antar Etnis Di Kabupaten Mimika (Studi Pada Konflik Antar Etnis Di Kabupaten Mimika)
  380. Dampak Keberadaan Pt. Freeport Indonesia Terhadap Konflik Antar Etnis Di Kabupaten Mimika (Studi Pada Konflik Antar Etnis Di Kabupaten Mimika)
  381. Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten “X”  (Download)
  382. Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bp2tpm) Kabupaten “X”  (Download)
  383. Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan “X” Kabupaten “X”  (Download)
  384. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten “X”  (Download)
  385. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota “X”  (Download)
  386. Analisis Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten “X”  (Download)
  387. Analisis Pelayanan Perizinan Di Kabupaten “X”  (Download)
  388. Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten “X”  (Download)
  389. Analisis Pelaksanaan Program Gerakan “X” Di Kota “X”  (Download)
  390. Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Pemerintah Kabupaten “X”  (Download)
  391. Analisis Manajemen Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten “X”  (Download)
  392. Analisis Kepemimpinan Jawa Di Provinsi “X” (Studi Kasus: Kepemimpinan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)  (Download)
  393. Analisis Kepemimpinan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten “X”  (Download)
  394. Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Di Kabupaten “X”  (Download)
  395. Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing Di Kabupaten “X”  (Download)
  396. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dari Sektor Pajak Reklame (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak)
  397. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Kebutuhan  Pangan Di Kabupaten “X”  (Download)
  398. Analisis Inovasi Layanan Kesehatan Bebas Retribusi Di Kabupaten “X”  (Download)
  399. Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2010-2015 Di Kabupaten “X”  (Download)
  400. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (Pbb) Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2001-2006
  401. Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis Di Kota “X”  (Download)
  402. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota “X”  (Download)
  403. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota “X”  (Download)
  404. Aktivitas Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Tanah (Study Di Bpn Kabupaten Malang)
  405. Afiliasi Politik (Studi Di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo)
  406. (Kode : Fisip-Ip-0062) : Skripsi Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa X
  407. (Kode : Fisip-Ip-0061) : Skripsi Produktivitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Melalui Sim Pptsp
  408. (Kode : Fisip-Ip-0060) : Skripsi Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota X
  409. (Kode : Fisip-Ip-0059) : Skripsi Perbandingan Proses Dan Kualitas Pelayanan Publik Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp 41 Tahun 2007 Di Kantor Kec X
  410. (Kode : Fisip-Ip-0058) : Skripsi Peranan Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan Kota
  411. (Kode : Fisip-Ip-0057) : Skripsi Peranan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan
  412. (Kode : Fisip-Ip-0056) : Skripsi Peranan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepala Desa
  413. (Kode : Fisip-Ip-0055) : Skripsi Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pertanian Di Kec X
  414. (Kode : Fisip-Ip-0054) : Skripsi Peranan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet Kab X
  415. (Kode : Fisip-Ip-0053) : Skripsi Peranan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (Bkppd) Dalam Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil Di Kab X
  416. (Kode : Fisip-Ip-0052) : Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Di Kab X
  417. (Kode : Fisip-Ip-0051) : Skripsi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata)
  418. (Kode : Fisip-Ip-0050) : Skripsi Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec X
  419. (Kode : Fisip-Ip-0049) : Skripsi Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Sistem Informasi Sms (Short Message Service) Gateway
  420. (Kode : Fisip-Ip-0048) : Skripsi Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi E-Paspor Terhadap Pelayanan Publik Tentang Keimigrasian
  421. (Kode : Fisip-Ip-0047) : Skripsi Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan Terhadap Penerapan E-Government
  422. (Kode : Fisip-Ip-0046) : Skripsi Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Di Kec X
  423. (Kode : Fisip-Ip-0045) : Skripsi Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (Kkp) Terhadap Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Kantor Pertanahan
  424. (Kode : Fisip-Ip-0044) : Skripsi Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Sms Gateway Terhadap Pelayanan Keamanan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian)
  425. (Kode : Fisip-Ip-0043) : Skripsi Pemerintah Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut
  426. (Kode : Fisip-Ip-0042) : Skripsi Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Dengan Sistem E-Registration Di Kpp X
  427. (Kode : Fisip-Ip-0041) : Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kec X
  428. (Kode : Fisip-Ip-0040) : Skripsi Partisipasi Dharma Wanita Dalam Proses Pembuatan Perda Mengenai Penanggulangan Bencana Alam
  429. (Kode : Fisip-Ip-0039) : Skripsi Motivasi Kerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kec X
  430. (Kode : Fisip-Ip-0038) : Skripsi Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota X
  431. (Kode : Fisip-Ip-0037) : Skripsi Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Dalam Memberdayakan Sistem Informasi Manajemen Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Puskesmas (Sim Sp3) Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
  432. (Kode : Fisip-Ip-0036) : Skripsi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kec X
  433. (Kode : Fisip-Ip-0035) : Skripsi Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Kec X
  434. (Kode : Fisip-Ip-0034) : Skripsi Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Manajemen Solusi Layanan Terpadu Nusantara (Simsolatera) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
  435. (Kode : Fisip-Ip-0033) : Skripsi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanian (Simtan) Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Di Dinas Pertanian Prov X
  436. (Kode : Fisip-Ip-0032) : Skripsi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) Pada Dispenda Kota X Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  437. (Kode : Fisip-Ip-0030) : Skripsi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (Siap) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Pendidikan
  438. (Kode : Fisip-Ip-0029) : Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kab X
  439. (Kode : Fisip-Ip-0028) : Skripsi Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Bursa Kerja Online (Bkol)
  440. (Kode : Fisip-Ip-0027) : Skripsi Efektivitas Pt. Pos Dalam Pelayanan Publik Melalui Pembayaran Rekening Listrik Secara Online
  441. (Kode : Fisip-Ip-0026) : Skripsi Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kab X
  442. (Kode : Fisip-Ip-0025) : Skripsi Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Nomor Unik Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (Sim Nuptk) Di Dinas Pendidikan Kota X
  443. (Kode : Fisip-Ip-0024) : Skripsi Efektivitas Informasi Pelayanan Perijinan Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Bppt)
  444. (Kode : Fisip-Ip-0023) : Skripsi Efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bppt) Dalam Pelaksanaan One Stop Services Pada Pelayanan Informasi Perizinan Di Kota X
  445. (Kode : Fisip-Ip-0022) : Skripsi Efektifitas Pelayanan Publik Di Kecamatan X
  446. (Kode : Fisip-Ip-0021) : Skripsi Demokratisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan-Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
  447. (Kode : Fisip-Ip-0020) : Skripsi Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kab X (Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah)
  448. (Kode : Fisip-Ip-0019) : Skripsi Analisis Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota X
  449. (Kode : Fisip-Ip-0018) : Skripsi Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten X (Studi Kasus Pengentasan Anak Putus Sekolah)
  450. (Kode : Fisip-Ip-0017) : Skripsi Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan X
  451. (Kode : Fisip-Ip-0016) : Skripsi Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa X
  452. (Kode : Fisip-Ip-0015) : Skripsi Analisis Kualitas Sumber Daya Aparatur Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Provinsi X
  453. (Kode : Fisip-Ip-0014) : Skripsi Analisis Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kel X
  454. (Kode : Fisip-Ip-0013) : Skripsi Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Penyakit Hiv-Aids Di Kab X
  455. (Kode : Fisip-Ip-0012) : Skripsi Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan X
  456. (Kode : Fisip-Ip-0011) : Skripsi Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Data (Sim-Data) Dalam Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kepada Bupati
  457. (Kode : Fisip-Ip-0010) : Skripsi Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah-Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota X
  458. (Kode : Fisip-Ip-0009) : Skripsi Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa
  459. (Kode : Fisip-Ip-0008) : Skripsi Analisis Fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Di Desa
  460. (Kode : Fisip-Ip-0007) : Skripsi Analisa Penerapan E-Goverment Melalui Sub Sistem Informasi Manajemen Program Kb Nasional (Ssim-Pkbn) Dalam Meningkatkan Sosialisasi Program Kb
  461. (Kode : Fisip-Ip-0006) : Skripsi Peran Dppkad Dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Pad) Kabupaten X
  462. (Kode : Fisip-Ip-0005) : Skripsi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata Di Kabupaten X
  463. (Kode : Fisip-Ip-0004) : Skripsi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X
  464. (Kode : Fisip-Ip-0003) : Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten X
  465. (Kode : Fisip-Ip-0002) : Skripsi Analisis Peran Pemerintah Kota Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Di Kota X
  466. (Kode : Fisip-Ip-0001) : Skripsi Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Tentang Peranan Dan Fungsi Bkbpp)

Demikian informasi dan contoh 466 Judul Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas akhir skripsi kalian. Jangan tunda tunda mengerjakan skripsi ya, agar tidak menjadi mahasiswa abadi . Semoga ccepat di acc pengajuan judul skripsinya agar bisa melanjutkan mengerjakan proposal, bab 1 2 3 4 5 nya.

Rate this post

Posting terkait: