Kumpulan Judul Skripsi Hukum Terbaru ( Contoh dan Ide Terbaik )

Oleh Diposting pada

 Kumpulan Judul Skripsi Hukum – Selamat datang diblog vestitijaya. Jika kalian saat ini sedang mencari referensi dan ide-ide judul skripsi pada jurusan hukum, mungkin referensi referensi dan ide diartikel ini bisa kalian ambil jika kalian ada yang suka. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan dan yang kalian anggap mudah dikerjakan.

Ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu Hukum mencakup bidang yang luas meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan hingga hukum perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup bermasyarakat dengan memberikan peraturan jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Apa saja yang dipelajari di jurusan hukum?

  • Hukum perdata. Ilmu hukum pertama yang akan kamu pelajari adalah hukum perdata. …
  • Hukum pidana. Ilmu hukum kedua yang akan kamu pelajari adalah hukum pidana. …
  • Hukum internasional. …
  • Hukum ekonomi. …
  • Hukum tata negara (HTN) …
  • Hukum administrasi negara. …
  • Hukum dan perkembangan masyarakat. …
  • Hukum dan teknologi.
Nah berikut beberapa ide Judul Skripsi Fakultas Hukum Terbaru

Kumpulan Judul Skripsi Hukum


KuJudul Skripsi Hukum Ekonomi Syariah

  1. Hutang Piutang Emas Di Desa Sari Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
  2. Implementasi Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil Di Cv Nirwana Sembilan  Benua Palembang Dalam Perpfektif Fiqh Muamalah
  3. Jual Beli Berbasis Arisan Ikan Di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahterah Palembang Dalam Prspektif Fiqh Muamalah
  4. Jual Beli Gharar Pada  Aktivitas Pemborongan Lebak Lebung Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Iir
  5. Jual Beli Mata Uang Asing Dengan Transaksi  Spot( Analisis Fatwa Mui Nomor : 28/Dsn-Mui/ Iii/2002
  6. Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sistem Multi Level Marketing Veritra Sentosa Internasional Ditinjau Dari Hukum Islam
  7. Jual Beli Valuta Asing Pada Money Changer Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah
  8. Kredit Tanpa Anggunan Pada Bank Danamon Cabang Palembang Dalam Pespektif Akad Fiqh Muamalah
  9. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Desa Karang Manugal Kecamatan Plaju Rimbau Kabupaten Banyuasin
  10. Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zkat Oleh Bazma ( 63baitul Zakah Pertamina) Pt Pertamina (Persero ) Refenery Unit Iii Plaju( Ditinjau Menurut Hukum Islam
  11. Multi Akad Dalam Produk Mitra Iqra’ Plus Presfektif Fiqh Muamalah (Studi Di Asuransi Syariah Bmi Putra Cabang Palembang )
  12. Pandangan Masyarakat Talang Putri Plaju Terhadap Dana Jaminan Sosial Dalam Perspektif Fiqih Muamalah
  13. Paruan  Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)
  14. Pelaksanaan Bagi Hasil Pemilik Tambak Ikan Lele Dan Pengelolaan Tambak Di Desa Alay Kecamatan Lembak Kabupten Muara Enim
  15. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Pangkalan Damai Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
  16. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Yatim Mandir Palembang
  17. Pelaksanaan Zakat Padi Ditinjau Dari Fiqih Zakat (Studi Kasus Di Desa Sugi Waras Jalur 16 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)
  18. Pelaksanaan  Simpan Pinjam Pada Koperasi Usaha Pegawai Koperasi Sumatera Slatan  Di Tinjau Dari Hukum Isalam ( Studi Di Kantor Dinas Operasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sumatra Selatan
  19. Pemberdayaan Kas Masjid Untuk Modal Usaha Pada Masjid Baitussalam Di Desa Telangsari Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
  20. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Hukum Islam
  21. Penghimpunan Dan Pendristibusian Zakat Fitra Di Desa Pampangan Menurut Presfektif Pemikiran Yusuf Qordhawi
  22. Pengiriman Barang Lewat Jasa Pelayanan Jalur Nugraha Ekakurir Menurut Tinjauan  Fiqh Muamalah
  23. Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional Untuk Bedah Rumah Ditinjau Dalam Hukum Islam ( Studi Kasus Di Baznas Oku Timur )
  24. Perlindungan Hukum Terhadap Konsmen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Islam
  25. Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah Dan Hukum Tentang Pengambilan Sisa Uang Belanja Sebagai Donasi Pada Akad Jual Beli
  26. Persepsi Masyarakat Tentang Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Utang Ahli Waris (Studi Kasus Rt. 30 Demang Lebar Daun)
  27. Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Prinsip-Prinsip Akad Ijarah
  28. Persepsii Dosen Fakultas Syariah Iain Radenfatah Palembang Tentang Wakaf Tunai
  29. Perspektif  Hukum Islam Terhadap Barang Lelang Gadai Pad Pt. Pegadaian Cabang Sekip  Palembang
  30. Presfektif Hukum Islam Dalam Pelaksanan Gadai Adat (Sandean) Motor Di Ds Sukadana Kec.Sungai Rotan Kab.Muara Enim
  31. Prosedur Pengeloalan Zakat Pada  Yayasan Amil Zakat Pusri (Yazri) Kota Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
  32. Sando Sawah Dilihat Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Jarakan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
  33. Sistem Upah Kebun Karet Pt Bumi Rambang Krama Jaya Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Seri Kumbang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)
  34. Stud Terhadap Sewa Menyewa Mobil Di Kd Ezkar Enterprise
  35. Studi Tentang Kerja Sama Tansportasi Dan Pariwisata 13 Antara Cv. Ets Tour Dan Trevel Palembang Dan Pt. Bus Kramadjati
  36. Studi Terhadap Akad Sewa Speedboat Di Desa Mulya Agung Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
  37. Studi Terhadap Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi’i
  38. Studi Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Tirta Mulya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin
  39. Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Mal Di Masjid Jami’ Nurul Iman Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Oki
  40. Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bebas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam
  41. Tak’widh Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Fatwa Dsn-Mui (Studi Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang)
  42. Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Lelang Anak Sungai Di Desa Lebung
  43. Tinjauan Fiqh Muaalah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sukmaju Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir
  44. Tinjauan Fiqh Muaalah Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Usaha Kecil (Studi Kasus Di Masjid Baiturrahman Bukit Baru Ii Palembang)
  45. Tinjauan Fiqh Muamaah Terhadap Sistem Mato Bagi Dirumah Makan Siang Malam Cabang Bukit Kecil Palembang
  46. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi Yang Mengguanakan Alat Modern Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki
  47. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bisnis Mmm (Mavrodi Mondial Moneybox) Di Desa Pulau Betung Kec.Pampangan Kab.Oki
  48. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Imlementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang Square Mall
  49. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Lelang Tembak Dalam Acara Pesta Perkawinan ( Studi Kasus Di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)
  50. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Secara Over Kredit Pada Rumah Yang Di Beli Secara Kredit
  51. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Usaha Travel (Studi Di Po. Bintan Selatan Travel Palembang-Manna)
  52. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Bmt Assyafi’iyah Di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempung Kabupaten Oki
  53. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad Musaqah Petani Padi Di Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah
  54. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penimbangan Paket Barang Di Pt Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (Jne) Cabang Palembang
  55. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Pt. Indah Cargo Cabang Palembang
  56. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kec, Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir
  57. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Upahan) Di Desa Karta Mulian Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
  58. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan  Bagi Hasil Penyadapan Karet Di Desa  Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
  59. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Karet Oleh Pemegang Gadai Di Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais Kabuapaten Musi Banyuasin
  60. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Rahn (Studi Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Kota Palembang)
  61. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Alfamart Pelita Sekip Palembang)
  62. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pola Pengupahan Pada Perkebunan Karet Di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin
  63. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Rumah Bedeng Di Atas Tanah Sengketa (Stadi Kasus Jalan Dempo Raya Lorong Dempo 2 Rt. 05 Rw. 01. Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang
  64. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Di Desa Megang Sakti Ii Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
  65. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem  Upah Marketing Perumahan Cv.(Pesekutuan Komanditer) Bangkok Sukses Palembang
  66. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Kerja Penjaga Kebun Di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang
  67. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Penyimpanan Di Serikat Ar-Rohn Malaysia
  68. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Kredit Macet Barang Eletronick Dan Furniture Pada Pt.Karya Jajyt Nusantara Prabumulih
  69. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Pemberian Garansi Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Cv.Sumber Cahaya Motor )
  70. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Upah Ngulukan  Di Desa Pemulutan Ilir, Kec.Pemuluta, Kab. Ogan Ilir
  71. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadp Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Antara Pt. Sukanda Jaya Dengan Kfc Cabang Plaju Palembang
  72. Tinjauan Fiqh Muamalh Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Monopoli Harga Beras Di Jalur 16 Desa Sugi Waras Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin
  73. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Compact Disc (Cd) Bajakan Di Pasar Cinde Kota Palembang
  74. Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pinjaman Atribut (Helm Dan Jaket ) Mitra Driver Transportasi Ojek Online
  75. Tinjauan Hukum Islam Tentang Insentif Passive Income Pada Multi Level  Marketing Syariah Di Mulia Artna Qives
  76. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Yang Tetap Di Ptpn Vii Cinta Manis Kecamatan Lubk Keliat
  77. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barter Antara Bibit Kare Dan Beras Di Desa Purwosari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin
  78. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dari Hasil Permainan Di Taman Hiburan Pasar Malam Keliling Di Palembang
  79. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)
  80. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang
  81. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penimbangan Beras Di Pasar Plaju Palembang
  82. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai ( Studi Di Desa  Saleh Jaya Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin)
  83. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal
  84. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Kpr Btn Ib Yang Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Syari’ah ( Persero) Tbk Cabang Palembang
  85. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakktik Nating Di Desa Tebal Baru Ulu Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
  86. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Calikah Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir
  87. Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Jual Beli Cacing Lumbricius Rubellus Didesa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  88. Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Jual  Beli Di Pemakaman Di Kelurahan Payaraman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
  89. Tinjauan Huum Islam Terhadap Pemutusan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara No.1/G/2013/Phi.Plg)
  90. Tinjauan Konsep  Syirkah Terhadap Sistem Kerja Sama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Muba
  91. Tinjauan Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Oki
  92. Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3 Kg (Studi Kasus Jalan Sersan Zaini Lr. Kebumen 2 Ilir Palembang
  93. Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Game Online Jenis Rising Force
  94. Tinjaun Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Di Bayar Dengan Beras Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Oki Sumsel
  95. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan
  96. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa Menyewa Sawah Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
  97. Tinjaunn Fiqh Muamalah Terhadap Tax Amnesty Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia
  98. Transaksi Jual Beli Bahan Baku Bund Wall Antara Supplier Pt. Pertamina Dengan Warga Dusun Talang Tengah Kec Rambutan
  99. Transaksi Jual Beli Spara Part Motor Roda 2 Antaa Pengecer Lima Putra Kepada Pt. Candra Motor Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah

Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana

  1. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia 
  2. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  3. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
  4. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
  5. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
  6. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  7. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
  8. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
  9. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
  10. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia
  11. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
  12. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
  13. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
  14. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  15. Kedudukan dan Kekuatan Hukum dari Memorandum of Understanding ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata
  16. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
  17. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
  18. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
  19. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
  20. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
  21. Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) dengan Suplier
  22. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
  23. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
  24. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia 
  25. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
  26. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
  27. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
  28. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
  29. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  30. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
  31. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
  32. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
  33. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
  34. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
  35. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
  36. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
  37. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
  38. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
  39. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
  40. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
  41. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
  42. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
  43. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
  44. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum
  45. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) 
  46. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
  47. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
  48. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
  49. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain 
  50. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
  51. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging.
  52. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
  53. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  54. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby 
  55. Telaah Normatif Tentang Perjanjian Baku Pada Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut 
  56. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
  57. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
  58. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
  59. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
  60. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
  61. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
  62. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
  63. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
  64. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
  65. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara AsinG
  66. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
  67. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
  68. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas 
  69. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali 
  70. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
  71. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan 
  72. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
  73. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung 
  74. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
  75. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
  76. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
  77. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
  78. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
  79. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
  80. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
  81. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
  82. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP

Judul Skripsi Hukum Perdata yang Belum Dipakai

  1. Akibat Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Setelah Berlakunya Uu No. 1 Th. 1974 Di Daerah Kab. Bantul (Studi Kasus Di Pa Bantul) €“ 06
  2. Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun) 4
  3. Aspek Perdata Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pada Operasi Medis Di Rsud Kab. Bantul €“ 00
  4. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Kelompok Dengan Induk Perusahaan Bumn (Persero) €“ 06
  5. Aspek Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dengan Menggunakan Alat Angkut Oleh Perusahaan Pengangkutan Cv. Sriwijaya Bangkit Di Semarang €“ 91
  6. Asuransi Sosial Tenaga Kerja Dan Perkembangannya Dalam Praktek Di Diy
  7. Bank Air Susu Ibu Dan Implikasinya Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi) 4
  8. Beberapa Aspek Hubungan Hukum Antara Kreditor Dan Debitur Pada Kredit Intensifikasi Sarat Karung Rakyat (Iskara) €“ 92
  9. Cek Mundur Dan Permasalahannya Dalam Praktek Di Daerah Istimewa Yogyakarta 95
  10. Dampak Kebijaksanaan Deregulasi Debirokratisasi Industri Khususnya Investasi Dari Industri Tekstil Di Kodia Semarang Dan Sekitarnya €“ 92
  11. Deposito Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Pada Bank €“ 99
  12. Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum – 05
  13. Dispensi Pencatatan Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kota Yk €“ 04
  14. Faktor-Faktor Yang Mendorong Dipergunakannya Bentuk Usaha Persekutuan Komanditer Dibandingkan Dengan Firma Dalam Praktek Di Diy €“ 00
  15. Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Ditinjau Dari Segi Pengamanannya Dalam Praktek Di Pt. Fif Yk €“ 05
  16. Fungsi Dan Kedudukan Penjamin Emisi Dalam Proses Go Publik €“ 95
  17. Fungsi Dan Peranan Pt. (Persero) Danareksa Dalam Pemasyarakatan Saham Pt. Go Publik Melalui Pasar Modal €“ 96
  18. Gugatan Pembatalan Piutang Dan Lelang Negara (Pelelangan Negara Wilayah Bandung Ii Jabar) €“ 02
  19. Hak Dan Kewajiban Tunggu Tubang Terhadap Hukum Waris Adat Semendo (Darat) Sumatera Selatan Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam 91
  20. Hak Tertanggung Untuk Memperoleh Penggantian Biaya Pengobatan Dalam Asuransi Kesehatan Gajah Mada Medical Centre (Gmc) Yk €“ 06
  21. Hubungan Hukum Antara Bank Penerbit Dengan Pemegang Kartu Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Di Yk €“ 96
  22. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Perusahaan Krupuk Jaring Mas Di Kab. Rembang Ditinjau Dari Aspek Pemasaran Produksinya €“ 92
  23. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Perusahaan Krupuk Jaring Mas Di Kab. Rembang Ditinjau Dari Aspek Pemasaran Produksinya €“ 92
  24. Implementasi Hubungan Keluarga Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Di Prop. Riau Th 2003-2004 €“ 04
  25. Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Veteran Dalam Sistem Keuangan Daerah Di Kab. Sleman – 07
  26. Implementasi Pasal Ii Uu No. 36 Th 1999 Tentang Telekomunikasi Terhadap Pengguna Frekuensi Ilegal Radio Amatir Dan Radio Antara Penduduk Indonesia Di Kota Ykâ  – 05
  27. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia €“ 04
  28. Interaksi Desa Kota Dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Kependudukan Di Kodia Semarang €“ 92
  29. Jual Beli Paket Wisata Pada Biro Perjalanan Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Kotamadya Yk €“ 02
  30. Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata Kode E 12
  31. Kebijakan Pengendalian Dan Penyelesaian Risiko Yang Diterapkan Oleh Pt. (Persero) / Jaminan Bursa Komoditi Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Perjanjian €“ 01
  32. Kebijakan Perum Damri Dan Implementasinya Dalam Memenuhi Kebutuhan Angkutan Kota Di Kodya Semarang Dan Permasalahannya €“ 94
  33. Kedudukan Hukum Petok D Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Th 1960 €“ 01
  34. Kedudukan Tugas Dan Wewenang Bpkp (Studi Perwakilan Bpkp Prop. Jateng) €“ 98
  35. Keikutsertaan Perusahaan Penerbit Buku Pt. Intan Pariwara Klaten Pada Pt. Astek Ditinjau Dari Uu No. 2 Th 1951 €“ 92
  36. Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin (Kajian Komparasi Antara Kum Perkawinan Indonesia Dengan 4 Madzhab Besar) – 03
  37. Klasifikasi Rotan Dalam Menunjang Devisa Negara (Studi Kasus Pt. Sandi Furniture Dan Permasalahannya) – 92
  38. Kredit Usaha Tani Macet (Studi Kasus Kud €Pamong Mitra” Kec. Parakan Kab. Temanggung) €“ 05
  39. Letter Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Letter C Sebagai Jaminan Di Bri Unit Dlingo) -  06
  40. Pelakasanaan Ketentuan Pasal 61 Ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kabupaten Sleman 7
  41. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Pada Pt. Jasa Raharja Persero Cabang Jl. Magelang Yk €“ 04
  42. Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Mahasiswa Berdasarkan Pp No. 69 Yh 1991 Jo Pp. No. 6 Th 1992 Pada Pt. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia €“ 02
  43. Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang Oleh Pt. (Persero) Jasa Raharja Terhadap Penumpang Pengangkutan Laut Antar Pulau Di Prop. Sultra €“ 05
  44. Pelaksanaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Perusahaan Di Kab. Hulelang €“ 92
  45. Pelaksanaan Ekspor Tembakau Pt. Perkebunan Nusantara X (Persero) Dengan Menggunakan L/C [Studi Kasus Pt. Perkebunan X (Persero) Kebun Kebenaran/Gayam/Wedi Birit Klaten €“ 03
  46. Pelaksanaan Ekspor Udang Di Pt. Cejamp Kotamadya Semarang Dan Permasalahannya €“ 94
  47. Pelaksanaan Garansi Bagi Konsumen Sepeda Motor Merpati Motor €“ 04
  48. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1974) 94
  49. Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Kodya Tingkat Ii Malang) €“ 96
  50. Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Kepegawaian Akibat Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Ke Perusahaan Perseroan Terbatas Di Pt. Tvri (Persero) €“ 05
  51. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Uu No. 1 Th 1994 Di Kodya Yk €“ 97
  52. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang €“ 06
  53. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku May Brat Di Kec. Aifat Kab. Sorong Selatan €“ 06
  54. Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Di Kec. Sukmajaya Kota Depok – 05
  55. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaaan Pembangunan Jalan Tembus Sarangan Tawangmangu Di Kab. Magetan Menurut Keppres No. 55 Th. 1993 €“ 04
  56. Pelaksanaan Pembinaan Dan Kerja Sama Pt. Sandi Furniture Semarang Dalam Sistem Sub-Kontrakting Guna Menunjang Pertumbuhan Industri Kecil Kerajinan Rotan €“ 92
  57. Pelaksanaan Penerapan Baku Mutu Lingkungan Bagi Rsud Wonosari Di Kab. Dati Ii Gunung Kidul €“ 98
  58. Pelaksanaan Pengangkatan Wali Serta Perlindungan Anak Dalam Panti Asuhan Di Kodya Yk €“ 95
  59. Pelaksanaan Penyelenggaraaan Pondokan Di Kel. Demangan Kec. Gondokusuman Kota Yk €“ 04
  60. Pelaksanaan Perjanjian Antara Papmi (Perhimpunan Mode Indonesia) Dengan Peragawan Dan Peragawati Tentang Peragaan Busana Di Kta Yk €“ 05
  61. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Uu No. 2 Th. 1960 Di Kec. Semanding Kab. Tuban €“ 05
  62. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Tenaga Pengajar Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Bahasa Inggris Intensif English Course Cabang Yk €“ 05
  63. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dengan Tenaga Pengajar Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Bahasa Inggris Intensif English Course Cabang Yk €“ 05
  64. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Penyiar Antara Penyiar Televisi Dengan Tvri Stasiun Yk €“ 00
  65. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Kereta Api (Persero) Dengan Pt. Jasa Raharja (Persero) Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api Di Bandung – 05
  66. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Kereta Api (Persero) Dengan Pt. Jasa Raharja (Persero) Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api Di Bandung €“ 05
  67. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Telkom Dengan Pengelola Warung Telekomunikasi Dalam Melayani Jasa Telekomunikasi Di Kotamadya Surakarta
  68. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Telkom Dengan Pengelola Warung Telekomunikasi Di Kodya Surakarta €“ 97
  69. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Pengguna Kecil Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kab. Dati Ii Bantul €“ 02
  70. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Milik Rumah Pada Bank Danamon Cabang Pagar Alam Sumsel €“ 03
  71. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Tingkat Ii Cirebon €“ 97
  72. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Dengan Jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skhmt) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cab. Katamso Yk- 04
  73. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Milik Pemerintah Di Kab. Bantul Prop Diy
  74. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Milik Pemerintah Di Kab. Bantul Prop Diy
  75. Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Di Pt Radio Geronimo Yogyakarta
  76. Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Di Pt. Radio Seronimo Yk €“ 01
  77. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Karya Mandiri Kuningan Jawa Barat 8
  78. Pelaksanaan Perjanjian Pola Turn Key Antara Pt. Telkom Indo Primakarya €“ 00
  79. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Barang Lempuyangan Milik Pt. Kai Daop Vi Yk €“ 00
  80. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kotak Pos Pada Pt. Pos Indonesia Di Daerah Tingkat Ii Kodya Yk €“ 99
  81. Pelaksanaan Perjanjian Swewa Menyewa Sound System Pada Studio Musik Cv. Shaka Multi Irama Di Yk €“ 00
  82. Pelaksanaan Perkawinan Poligami Di Wilayah Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 4
  83. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia 1
  84. Pelaksanaan Pewarisan Dikalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat Di Kec. Gondomanan Yk €“ 05
  85. Pelaksanaan Pewarisan Dikalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat Di Kec. Gondomanan Yk €“ 05
  86. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Kec. Ngaglik Kab. Sleman €“ 05
  87. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Wilayah Kodya Yk €“ 01
  88. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Bri Cabang Semarang €“ 02
  89. Pelaksanaan Surety Band Di Pt. Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Yk €“ 06
  90. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pt. Garuda Khususnya Pengangkutan Barang Menurut Ordonasi Pengangkutan Udara Indonesia (Stbl-1939;100) Dan Permasalahannya Di Kodya Semarang €“ 93
  91. Pelaksanaan Transaksi Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Uu No. 2 Th 1960 Di Kec. Sewon Kab. Bantul €“ 05
  92. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dinas Perhutanan Dan Konservasi Tanah Dalam Perlindungan Hukum Kualitas Hutan Lindung Di Daerah Tingkat Ii Sleman €“ 99
  93. Pelaksanaan Turun Waris Menurut Hukum Adat Di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yk €“ 04
  94. Pelaksanaan Uu No. 3 Th 1982â  Tentang Wajib Daftar Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Perusahaan Di Daerah Kab. Kebumen €“ 95
  95. Pelaksanaan Uu Perlindungan Konsumen Di Yk €“ 05
  96. Pemakaian Merek Dan Hubungannya Dengan Persaingan Yang Melawan Hukum €“ 93
  97. Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Di Bidang 206. Pelayanan Niaga Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis €“ 05
  98. Pendaftaran Hak Pakai Yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kab. Bandung Kepada Bekas Transmigram Timor-Timor
  99. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang €“ 02
  100. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Di Kota Jogjakarta 4
  101. Penegakan Hukum Terhadap Ijin Reklame Di Kab. Sleman €“ 06
  102. Penegakan Norma Hukum Dalam Upaya Kualitas Garam Beryodium Di Kab. Pati €“ 04
  103. Penerapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Th 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Tanah [Studi Di Kantor Notaris Dan Ppat Tenggarong Kaltim] €“ 98
  104. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Bpd Diy Cabang Senopati €“ 05
  105. Penerapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Di Kab Bantul 4
  106. Penerapan Uu No. 8 Th 1983 Dan Kaitannya Dengan Pt. Bitratex Sebagai Perusahaan Pma €“ 91
  107. Pengangkatan Anak Wni Oleh Orang Asing €“ 99
  108. Pengaruh Kwalitas Produksi Terhadap Pemasaran Pada Pt. Amor Abadi Semarang €“ 94
  109. Pengaruh Pembangunan Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Pad Kab. Sleman €“ 03
  110. Pengaruh Pengiriman Pasukan Multinasional Ke Timor-Timor Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia – 00
  111. Pengaruh Pp. No 17/1998 Terhadap Usaha Pelayaran Nasional Di Pt. Pelni Semarang €“ 92
  112. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp 21 N) Yk €“ 05
  113. Peralihan Dari Perusahaan Negara Perkebunan Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Beserta Akibat Hukumnya Di Pt. Perkebunan Xviii (Persero) Semarang €“ 93
  114. Peran Koperasi Pegawai Negeri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kodya Yk €“ 97
  115. Peran Serta Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia €“ 99
  116. Peranan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Prop Dati I Jateng Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Bumd Di Wilayah Jateng €“ 92
  117. Peranan Badan Perwakafan Desa Dalam Upaya Peningkatan Peranan Pemerintah Di Desa Pada Pelayanan Masyarakat Di Desa Sendang Arum Kec. Minggir Kab. Sleman €“ 04
  118. Peranan Barang Jaminan Dan Perjanjian Kredit Dalam Kaitannya Pengurusan Piutang Negara Di Kanwil V Bupln Prop Jateng €“ 93
  119. Peranan Barang Jaminan Dan Perjanjian Kredit Dalam Kaitannya Pengurusan Piutnag Negara Di Kanwil V Buplu Prop. Jataeng €“ 93
  120. Peranan Bulog Jateng Dalam Penyaluran Beras Pada Golongan Anggaran Dan Golongan Non Anggaran €“ 92
  121. Peranan Dan Fungsi Kebijaksanaan Pemerintah Tanggal 21 November 1988 Dalam Menunjang Kelancaran Arus Barang Ekspor Non Migas Di Jateng €“ 91
  122. Peranan Dan Tanggung Jawab Pt. Aserindo Sebagai Penjamin Sureti Bond Wilayah Jateng Diy €“ 02
  123. Peranan Dinas Perhubungan Prop. Diy Dalam Penyelenggaraan Angkutan Bus Perkotaan Di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yk – 05
  124. Peranan Lurah Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Desa Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo/2003
  125. Peranan Lurah Desa Dalam Sistem Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Ttg Pemerintah Desa/2006
  126. Peranan Panitia Urusan Piutang Negara (Pupn) Atas Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (Bupln) Semarang Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank-Bank Pemerintah Di Jateng – 93
  127. Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakap (Piaiw) Dalam Rangka Menertibkan Tanah Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Pp No. 28 Th 1997 €“ 00
  128. Peranan Perusahaan Umum Pelabuhan Iii Cabang Tanjung Emas Dalam Menunjang Operasionalnya Pelbuhan Tanjung Emas Semarang €“ 92
  129. Peranan Perwakilan Bpkp Prop. Jateng Sebagai Satu Unsur Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah €“ 92
  130. Peranan Pt. Central Java Marine Products Co (Pt. Gejamp) Semarang Dalam Meningkatkan Ekspor Udang Sebagai Salah Satu Ekspor Non Migas €“ 92
  131. Peranan Pt. Danareks Sekuritas Dalam Menjaga Likuiditas Perdagangan Obligasi Ritel Di Pasar Sekunder €“ 05
  132. Peranan Pt. Kliring Deposit Efek Indonesia Selaku Lembaga Penyelenggara Jasa Kliring Penyelesaian Transaksi Efek Dan Penyimpanan Di Bej €“ 95
  133. Peranan Rencana Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Prop. Riau €“ 06
  134. Peranan Unibank Dalam Prospek Menunjang Landas Pembangunan Di Indonesia Melalui Kuk €“ 94
  135. Peranan Unibank Dalam Prospek Menunjang Landas Pembangunan Di Indonesia Melalui Kuk €“ 94
  136. Peranan Unibank Dalam Prospek Menunjang Landas Pembangunan Di Indonesia Melalui Kuk €“ 94
  137. Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Islam €“ 97
  138. Perilaku Menggadaikan Masyarakat Jongrangan
  139. Perjanjian Mengulangsewakan Pada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Yk €“ 02
  140. Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Daerah Kab. Rembang €“ 05
  141. Perjanjian Sewa Menyewa Bis Pada Perusahaan Otobis Efisiensi Di Daerah Kab. Kebumen €“ 05
  142. Perkawinan Beda Agama Perseptif Hkum Islam Dan Hukum Indonesia (Studi Kasus Di Desa Purwobinangun Pakem Sleman)
  143. Perkembangan Angkutan Udara Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Jasa Penerbangan Di Bandar Udara Akhmad Yani Semarang €“ 92
  144. Perkembangan Investasi Asing Pada Era Otonomi Daerah Di Prop Riau €“ 06
  145. Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Setelah Adanya Kasus Serangan Amerika Serikat Ke Indonesia Yang Dilancarkan Pada Tanggal 20 Maret 2003 €“ 05
  146. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Ekscuktorial Dan Segala Eksesnya Di Pn Padang €“ 02
  147. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Mengkonsumsi Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Keputusan Menteri Republik Indonesia No. 907/Menkes/Sk/Vii/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Di Kec. Kotagede Yk €“ 05
  148. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Praktek Pelayanan Kredit Umum Pedesaan Dengan Flafond Sampai Dengan 3 Juta Di Bri Unit Ngasem Yk €“ 05
  149. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Paket Pos Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yk €“ 05
  150. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pos Kilat Khusus Pada Pt. Pos Indonesia Yk €“ 04
  151. Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen €“ 03
  152. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Pembayaran Dengan Kartu Kredit €“ 00
  153. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta
  154. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Produk Air Minum Isi Ulang Di Kawasan Umbulharjo Yogyakarta 9
  155. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Dan Desain Grafis Pada Kaos Dadung Di Pt. Mandrian Dari Tindakan Pemalsuan Uang Dan Peniruan €“ 99
  156. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Transaksi Eelktronik Banking Melalui Automated Teller Machine (Atm) [Studi Kasus Di Bank Mandiri Cabang Dili Timor Leste] €“ 04
  157. Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Melalui E-Commerce €“ 05
  158. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Uu Hak Cipta €“ 01
  159. Permasalahan Yang Timbul Dalam Hubungan Hukum Pt. Phapros Sebagai Produsen Dengan Distributor -90
  160. Permohonan Dan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang €“ 05
  161. Permohonan Dan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara Oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang €“ 98
  162. Pernikahan Antara Muslim Dengan Non Muslim ( Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Imam Madzhab)
  163. Pernikahan Antara Muslim Dengan Non Muslim (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Di Indonesia Dengan 4 Madzhab Besar) 03
  164. Pertanggung Jawaban Perdata Manajer Investasi Terhadap Investor Yang Dirugikan Dalam Reksa Dana €“ 03
  165. Pertanggungjawaban Pt. Kai Terhadap Pengangkutan Penumpang Dan Barang Di Stasiun Tugu Yk €“ 06
  166. Pertangungjawaban Perdata Manajer Investasi Terhadap Investor Yang Dirugikan Dalam Reksa Dana
  167. Praktek Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Yang Menggunakan Kontroksi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Di Kotamadya Dati Ii Yk €“ 00
  168. Prinsip Keterbukaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal €“ 05
  169. Problematika Perwakapan Tanah Hak Milik Dan Cara Penyelesaian (Studi Di Kua Kec. Gondang Legi Kab. Malang) €“ 97
  170. Proses Kliring Atas Warkat Bilyet Giro Yang Dilaksanakan Pada Bank Niaga Diy €“ 06
  171. Proses Pemasaran Hasil Produksi Ubin Dan Teraso Merk €Œbadak” Di Kodya Semarang Dan Permasalahannya €“ 92
  172. Proses Pengadilan Bagi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Yk €“ 05
  173. Prospek Penyelesaian Hukum Yang Dilakukan Tentang Kasus Pembajakan Program Komputer Di Perusahaan Rambi Sorft Menurut Uu No. 16 Th 2002 €“ 04
  174. Rollover Commercial Paper Jatuh Tempo Dan Alternatif Perlindungannya Bagi Investor €“ 99
  175. Sanksi Adat Carok Berkaitan Dengan Pasal 340 338 Dan 391 Dati Ii Sumenep Madura €“ 03
  176. Sistem Pembayaran Hutang Bagi Hasil Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Pt. Indosat Jakarta
  177. Sistem Pembayaran Hutang Bagi Hasil Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Pt. Indosat Jakarta
  178. Sistem Pembayaran Hutang Bagi Hasil Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Pemegang Obligasi Syariah Mudharobah Pt. Indosat Yk €“ 05
  179. Studi Banding Tentang Pelaksanaan Pengangkutan Barang Antara Perum Pos Dan Giro Wonogiri Dengan Pt. Elteha Interna
  180. Studi Implementeasi Uu No. 19 Th 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pemberantasan Kaset Vcd Bajakan Di Surakarta €“ 04
  181. Studi Pendahuluan Mengenai Cara Kerja Bkpmd Tingkat I Jateng Dalam Pelaksanaan Pma/Pmdn Di Wilayah Prop. Jateng €“ 93
  182. Studi Pendahuluan Mengenai Cara Kerja Bkpmd Tingkat I Jateng Dalam Pelaksanaan Pma/Pmdn Di Wilayah Prop. Jateng €“ 93
  183. Studi Perbandingan Terhadap Kedudukan Pengurus Suatu Pt Menurut Uu No. 1 Th. 1998 Dengan Ketentuan Dalam Kuhd €“ 99
  184. Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa (Study Kasus Tanah Kas Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 5
  185. Suatu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa €“ 05
  186. Surat Keputusan Memperindag No. 527/Mpu/Kep/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula Sebagai Penanggulangan Impor Gula Ilegal €“ 98
  187. T Injauan Hukum Peranan Agen Perusahaan Dalam Menunjang Distribusi Hasi Produksi Pt. Kubota Indonesia Di Semarang €“ 92
  188. Tanggung Jawab Borg Tocht Terhadap Debitur Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perjanjian Utang Piutang Uang €“ 06
  189. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal €“ 04
  190. Tanggung Jawab Emiten Dan Wali Amanat Terhadap Obligasi Tidak Dibayar €“ 04
  191. Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan (Studi Kasus Di Cv. Prima Computer Yk) €“ 01
  192. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham – 04
  193. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Penyelesaian Utang Blb Melalui Skim Penyelesaian Utang Blbi Melalui Skim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham €“ 04
  194. Tanggung Jawab Penerbit Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Yang Tidak Ada Dananya €“ 99
  195. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Jasa Kereta Api Di Pt. Herona Express Yk
  196. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Melalui Jasa Kereta Api Di Pt. Herona Express Yk €“ 04
  197. Tanggung Jawab Perusahaan Pengalengan Udang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan [Studi Kasus Perusahaan Pengalengan Udang Di Situbondo] €“ 99
  198. Tanggung Jawab Pihak Hotel Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Hotel Ambarukmo Yk €“ 00
  199. Tanggung Jawab Pt. Bca Tbk Dalam Penyelenggaraaan Internet Banking [Studi Kasus Pada Kantor Pt. Bca Tbk Jl. Jendral Sudirman Prop. Diy] €“ 06
  200. Tanggung Jawab Pt. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Pengiriman Belanja Lewat Pos (Mail Order) Di Kantor Besar Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Yk €“ 97
  201. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji Di Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1990-2000 3
  202. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta
  203. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Sk/Menkau No. 316 Kmk 016/1994 Dalam Rangka Memajukan Usaha Bagi Pengusaha Kecil Dan Koperasi Di Jateng €“ 96
  204. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Uu No. 3 Th. 1992 Tentang Jaminan Tenaga Kerja (Pelaksanaan Program Jamian Pt. Kai (Persero) Daop Vi Yk) €“ 04
  205. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Uu Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero ) Daerah Operasi Vi Yogyakarta
  206. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Khususnya Bahan Pokok Milik Dolog Sebelum Dan Sesudah Samodranisasi Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang €“ 93
  207. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Uu No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Di Wilayah Kota Yk Prop Diy) €“ 04
  208. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Pada Kantor Bidang Merologi Semarang Dan Permasalahannya €“ 93
  209. Tinjauan Yuridis Pembebanan Hak Tanggung Sebagai Jaminan Kredit Di Bri Unit Pocowinatan Yk €“ 05
  210. Tinjauan Yuridis Penangan Bank Bermasalah Oleh Bank Indonesia Melalui Proses Merger – 02
  211. Tinjauan Yuridis Perkembangan Penggunaan Bilyetâ  Giro Beserta Permasalahannya Dalam Lalu Lintas Perdagangan Melalui Bank Pembangunan Indonesia Di Semarang €“ 93
  212. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Mineral Isi Ulang Pada Daerah Kab. Sleman €“ 05
  213. Tinjauan Yuridis Perubahan Status Perum Telkom Menjadi Persero Telkom €“ 92
  214. Tinjauan Yuridis Perum Perumnas Dalam Pengadaan Perumahan Di Kotamadya Semarang €“ 94
  215. Tinjauan Yuridis Tentang Alasan Perceraian Karena Istri Menjadi Tki Di Pengadilan Agama Bantul €“ 04
  216. Tinjauan Yuridis Tentang Berakhir Nya Perseroan Terbatas Dalam Praktek €“ 92
  217. Tinjauan Yuridis Tentang Eksistensi Pt. (Persero) Danareksa Dengan Adanya Lembaga Reksadana Menurut Kepprre No. 53 Th 1990 €“ 95
  218. Tinjauan Yuridis Tentang No. 21 Th 1961 Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Di Jakarta €“ 96
  219. Tinjauan Yuridis Tentang Penilikan Saham Perseroan Terbatas Di Tp. Dieng Djaya Kalianget Kab. Wonosobo €“ 93
  220. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Cipta Bidang Program Komputer Menurut Uu No. 12 Th 1997 €“ 99
  221. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Antara Pn Pertamina Balikpapan Dengan Union Oil Company (Uno Gal) Studi Di Pn Pertamina Balikpapan €“ 99
  222. Tinjauan Yuridisi Terhadap Masalah Pertanahan Berkaitan Dengan Penataan Ruang €“ 95
  223. Transaksi Efek Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Di Bursa Efek Jakarta 4
  224. Transaksi Efek Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat Di Bej €“ 04
  225. Upaya Penyaluran Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Fisik Di Kota Yk €“ 04
  226. Upaya Perlindungan Terhadap Obyek Wisata Situs Dan Cagar Budaya Candi Boko Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 7
  227. Usaha-Usaha Pemerintah Dalam Menggalakkan Penerapan Standarisasi Industri (Ssi) Terhadap Produksi Genteng Press Di Kab. Dati Ii Kudus €“ 92
  228. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Bkpmd Jateng Dalam Rangka Mendorong Perusahaan Dengan Fasilitas Modal Dalam Negeri Untuk Meningkatkan Ekporâ  Non Migas €“ 92
Rate this post

Posting terkait: