Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hingga saat ini belum membuat keputusan kapan tahun ajaran baru akan berlangsung.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim membantah adanya informasi yang menyebutkan tahun ajaran baru akan dilakukan pada Juni 2020. Menurutnya perlu pertimbangan ulang dalam menentukan tahun ajaran baru mengingat adanya pandemi COVID-19.
“Mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement apapun untuk keputusan itu. Karena dipusatkan di gugus tugas. Mohon kesabaran. Kalau ada hoax-hoax dan apa sampai akhir tahun, itu tidak benar,” kata Nadiem saat melakukan rapat kerja virtual dengan Komisi X, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2020).
Menanggapi hal ini Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan Kemendikbud hingga kini tidak meminta masukan dari PGRI sebagai perwakilan guru, ataupun ahli pendidikan, dan daerah. Dia pun belum mendapatkan arahan kapan tahun ajaran baru ini akan berlangsung.
“Tidak (dimintai masukan), orang sudah pinter sendiri kementeriannya. Jangankan PGRI, para ahli juga tidak diminta pendapatnya daerah juga. Padahal yg dibutuhkan adalah menghimpun pikiran,” kata Unifah saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (25/06/2020).
Masalah utamanya menurutnya bukan keputusan untuk PGRI, melainkan memberikan yang terbaik untuk anak-anak pelajar. Dalam menentukan pelaksanaan tahun ajaran baru, pemerintah harus lebih berhati-hati, tidak tergesa-gesa, dan menyiapkan berbagai skenario.
“Kita belum memiliki dasar ilmiah tentang tren atau grafik dari COVID-19 ini, kapan akan memuncak dan kapan melandai. Maka pengambilan keputusan kapan memulai ajaran baru harus dilakukan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Kalau Juli, maka harus ada plan A dan B yang dibuat. Jadi dari yang best to worst case,” kata Unifah.
Pemerintah menurutnya harus menyiapkan skenario jika kondisi situasi ini membuat belajar di rumah diperpanjang hingga Desember, ataupun pelaksanaan tahun ajaran baru di Juli 2020. Unifah menilai keduanya sama-sama riskan, dan penting, serta harus memiliki dasar yang jelas.
Jika tahun ajaran baru ditetapkan Juli 2020, maka harus ada dipastikan anggaran yang cukup untuk menyediakan masker yang harus diganti setiap hari, sarana cuci tangan, dan disinfektan.
“Ini semua akan membawa dampak bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Harus ada policy detail di sekolah, maka itu harus dibuat analisis dan dilakukan berbagai skenario. Senarionya apakah sekaligus, atau bertahap. Yang pasti menurut saya bertahap dan melihat daerahnya,” katanya.
(Sumber : CNBC Indonesia/Artikelasli )