185+ Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap

Posted on

185+ Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap

Berikut 185+ Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap :

  1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Ditinjau Dr Sistem Pengupahannya (Studi Pada Cv Yani’s Silver Kota Gede Yk)
  2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dlm Kasus Pestisida Palsu Di Indonesia
  3. Upaya Penanggulangan Kerusakan Dan Pencemaran Kawasan Pantai Padang, Sehubungan Dengan Perencanaan Tata Ruang Kota Madya 1994
  4. Upaya Bpr Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekono Mi Lemah Di D I Y Dan Jateng
  5. Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Kesela Matan Dalam Design Bangunan Di D.I.Y.
  6. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan Khususnya Di Diy
  7. Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Pengusaha Retail Goods Di Kota Madya  Jogyakarta
  8. Tinjauan Yuridis Perjanjian Melakukan Pekerjaan Antara Relawan Dg Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Diy (Pkbi-Diy)
  9. Tinjauan Yuridis Penanaman Modal Perseroan Pt Sari Husada (Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal)
  10. Tinjauan Yuridis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
  11. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Di Wilayah Kota Yogyakarta Prop. D.I.Y.
  12. Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perdata Dari Dokter Dlm Perjanjian Terapeutik Dlm Hal Melakukan Operasi Atau Pembedahan
  13. Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Dirianggota (Akda) Bagi Anggota Polri Dan Pns Di Lingkungan Polri Di Daerah Istimewa Jogyakarta
  14. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Studi Pada Pekerjaan Outsourcing Pt. Pramudita Putra Karya Semarang Yg Di Tempatkan Di Perusahaan Daerah Pdam Tirta Moedal Kota Semarang)
  15. Tinjauan Penataan Hukum Pabrik Tekstil Pt. Colombo Kudus Terhadap Pengelolaan Limbah Cair
  16. Tinjauan Kritis Yuridis Ttg Kedudukan Saksi Dlm Kasus Perceraian
  17. Tinjauan Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Dalam Kaitannya Dg Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Pengadilan Agama
  18. Tinjauan Hukum Kedudukan Pt Kliring Berjangka Indonesia (Perseri) Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Yang Dibuat Oleh Anggota Kliring.
  19. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan
  20. Tanggungjawab Pt. Pos Indonesia (Persero) Cab.Yk Terhadap Pelaksanaan Pengiriman Weselpos
  21. Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut- An Terhadap Terjadinya Kecelakaan Pada Po Putra Remaja Di Jogyakarta
  22. Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Atas Terjadinya Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Ba  Rang Di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap Studi Kasus Pada Pt Varuna Tirta Prakasy
  23. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dlm Perjanjian Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Dlm Hal Adanya Cacat Tersembunyi Di Pt. Asli Motor Yk
  24. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual-Beli Suku Cadang Sepeda Motor Dlm Hal Adanya Cacat Tersembunyi Di Pt. Asli Motor Yk
  25. Tanggung Jawab Pengusaha Otobusdlm Pengangkutan Darat Terhadap Keselamatanpenumpang (Studi Kasus Kecelakaan Po Ao Transport Di Situbondo Jawa Timur)
  26. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Minyak Solar Dengan Kapal Tanker Di Instalasi Surabaya Grup Jawa Timur
  27. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Penyelesaian Utang Blbi Melalui Skim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
  28. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Karena Pengaruh Iklan
  29. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor
  30. Tanggung Jawab Konsultandlm Kontrak Kerja Pekerjaan Sipil Proyek Plta Sipansihaporas Di Tapanuli Tengah
  31. Tanggung Jawab Ekspeditur Dlm Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara (Studi Kasus Pada Pt.Birotika Semester Dhl. Cab. Semarang)
  32. Tanggung Jawab Direktur Pada Peseroan Terbatas Berdasarkan Uu No 1 Th 1995
  33. Tanggung Jawab Bank Terhadap Pelaksana An Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di D I Y
  34. Tanggung Gugat Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dlm Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Agung Rizki Di Yk)
  35. Suatu Tinjauan Hukum Ttg Penyelesaian Pemilikan Tanah-Tanah Absentee Di Kota Dati Ii Samarinda Kalimantan Timur Berdasarkan Pp No 224 Th 1961
  36. Studi Pelepasan Tanah Eks Bangkok Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Pegawai Negri Sipil Di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga
  37. Studi Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
  38. Sistem Pelaksanaan Pengawasan Yustisial Di Pengadilan Tinggi Agama Yk
  39. Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pembangunan Menara Bts (Base Transceiver Station) Operator Telepon Seluler Dlm Sistem Tata Ruang Di Kota Yk
  40. Remote Trading Di Pasar Modal Indonesia
  41. Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Thd Wajib Pajak Lanjut Usia Di Kec. Berbah Kab. Sleman Dlm Sistem Keuangan Daerah
  42. Pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dlm Sistem Keuangan Negara
  43. Profesionalitas Apoteker Sebagai Pelaku Usaha Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen
  44. Prinsip Keterbukaan Dalam Kerangka Good Governance Di Pasar Modal
  45. Perwalian Bagi Yg Beragama Islam Setelah Berlakunya Uu No 1 Th 19974 Di Daerah Kota Yk
  46. Perwalian Bagi Yg Beragama Islam  Setelah Berlakukannya Uu No 1 Th 1974 Di Daerah Kota Yk
  47. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Dan Pemberian Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Dlm Rangka Pengembangan Infrastruktur Pariwisata (Studi Di Pantai Sigandu Kec. Batang Kab. Batang)
  48. Pernikahan Antara Muslim Dengan Non Muslim (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Empat Madzhab Besar)
  49. Perlindungan Rahasia Dagang, Hak Memper Oleh Informasi Dan Praktek Persaingan Curang, Dalam Hal Terjadi Pengungkapan Informasi Yang Dirahasiakan
  50. Perlindungan Program Komputer Dengan Lisensi Gnu General Public License Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta
  51. Perlindungan Hukum Thd Konsumen Pada Produk Air Minum Isi Ulang Di Kawasan Umbulharjo Yk
  52. Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Malaysia (Tinjauan Yuridis Ttg Aspek Perjanjian Kerja)
  53. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Pt Pulau Sambu Di Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
  54. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Kawedar Berdasarkan Uu No 15 Th 2001
  55. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri.
  56. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumenpada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Roda Dua Di Pt. Indomobil Finance Indonesia Cab. Semarang
  57. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Wanita Pada Usaha Hiburan Malam Di Kota Yk
  58. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Tossa Salimas Finance Cab. Semarang
  59. Perlindungan Hukum Terhadap Batik Lasem Ditinjau Dr Indikasi Geografis Sesuai Dengan Uu No 15 Th 2001 Ttg Merek
  60. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Pada Pa Kota Yk (Putusan No 163/Pdt.G/2006/Pa.Yk)
  61. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Testamenter Yg Surat Keterangan Warisnya Dibuat Di Bawah Tangan  (Studi Dokumenter Di Kota Pontianak)
  62. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Pada Pt Mandrian T-Shirt, Klaten
  63. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Kelompok Dengan Induk Perusahaan B U M N (Persero)
  64. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Di Pt. B P R Swadharma Kasihan Kab. Bantul.
  65. Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pelanggaran Merek Di Internet
  66. Perlindungan Hukum Konsumen Perumah- An Di Kota Mataram Ntb
  67. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Raya Antar Kota Dalam Propinsi (Akdp) Di Wilayah Kalimantan Selatan
  68. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
  69. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Perolehan Efeknya Melalui Privat Plcement Pada Pt Tertutup Di Indonesia
  70. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Angkutan Kereta Api Setelah Berlakunya Uu No. 8 Th 1999 Di Pt Kereta Api Daop Iii Cirebon
  71. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Undian Berhadiah Yg Menyesatkan Dan Menipu Di Kota Yk
  72. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dlm Melakukan Belanja  Melalui Televisi
  73. Perkembangan Investasi Asing Pada Era Otonomi Daerah Di Propinsi Riau
  74. Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Kotamadya Dati Ii Yk Setelah Berlakunya Uu No 1 Th 1974
  75. Perkawinan Bagi Pns Sejak Berlakunya Uu No 1 Th 1974 Ttg Perkawinan Di Kab. Sleman
  76. Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Daerah Kota Jogyakarta
  77. Perjanjian Sewa Menyewa Counter Pada Jogjatronik Mall Di Daerah Kota Jogjakarta
  78. Perjanjian Sewa Beli Barang-Barang Elektronik Dan Furnitur Di Pt Columbindo Perdana (Columbia) Cab. Yk Di Diy
  79. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Pegawai Maritim Di Daerah Jakarta Utara
  80. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dg Jaminan Benda Bergerak Di Perum Pegadaian
  81. Perjanjian Pemborongan Pembuatan Rem Kereta Api Antara Koperasi Industri Batur Jaya Dengan Anggota Koperasi Industri Batur Jaya Di Desa Batur Kec. Ceper, Kab. Klaten
  82. Perjanjian Pembiayaan Dg Jaminan Fidusia Pada Pt. Astra Sedaya Finance
  83. Perjanjian Mengulang Sewakan Pada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Jogyakarta
  84. Perjanjian Kredit Usaha Tani (Studi Kasus Pada Kud Ngemplak Sleman)
  85. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt.Btn (Persero) Kancab. Kendari Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara
  86. Perjanjian Antara Pt Telekomunikasi Indonesia Dengan Pengelola Jasa Telepon Umum Tunggu Di Jogyakarta
  87. Peranan Surat Berharga L / C Dalam Jual Beli Perniagaan
  88. Peranan Hukum Merek Dagang Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Barang-Barang Tiruan
  89. Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dlm Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Uu No 10/1995 Ttg Kepabenan
  90. Peranan Bank Indonesia Sebagai Leader Of The Last Resort Dalam Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi)
  91. Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara Ab-Intestato Dlm Hukum Pembuktian Khususnya Bagi Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa
  92. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp2ln) Jogyakarta
  93. Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
  94. Pengujian Berkala Pd Kendaraan Umum Di D Iy
  95. Penguasaan Tanah Pt. Kereta Api (Persero) Oleh Masyarakat Di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung (Studi Ttg Potensi Konflik Tanah Dan Prospek Solusinya)
  96. Penghibahan Dr Suami Kepada Istri Ditinjau Dr Kuh Perdata (Studi Terhadap Putusan Pengadilan No 11/Pdt,G/2002/Pn Kalianda Antara Setiawan Natawira Melawan Lili Kanali)
  97. Pengawasan Bank Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Transfer Uang
  98. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  99. Penetapan Prinsip Perseimbangan Dan Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Di Pt Asuransi Sinar Mas Dengan Lingkup Kajian Asuransi Sinar Mobil
  100. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Di D.I.Y.
  101. Penerapan Arbritase Sebagai Penyelesaian Sengketa Di Bank Syari’ah Melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas)
  102. Pendaftaran Tanah Secara Masal Swadaya Demi Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
  103. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Administrasi (Studi Terhadap Penambang Pasir Di Sungai Lok Ulo Kab. Kebumen)
  104. Penanganan Kredit Bermasalah Melalui Proses Peradilan Dikaitkan Dengan Penerapan Beban Bunga Di Muka Kepada Para Debitur Pada Pt Bpr Mataram Group
  105. Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dlm Sistem Anggaran Di Indonesia (Studi Kasus Di Bmt Al Amin Kebumen)
  106. Pemberlakuan Tarif Cukai Alkohol Spesifik Dlm Perspektif Hukum Bisnis Di Kota Surakarta
  107. Pembatalan Perkawinan Menurut Uu No 1 Th 1974 Di Pa Sleman
  108. Pembatalan Perkawinan Baru Suami Karena Tidak Seizin Isteri Sebelumnya
  109. Peluang Pendaftaran Buah Salak Pondoh Sebagai Produk Khas Indonesia Berdasarkan Indikasi Geografis
  110. Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Design Industri Di Pt Dagadu Jogyakarta Dan Permasalahannya
  111. Pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Di Yogyakarta
  112. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran Pada Pt Asuransi Sarana Lindung Upaya Di Surakarta.
  113. Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Laut Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
  114. Pelaksanaan The Five C’s Of Credit Analysis Dalam Pemberian  Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Kemungkin An Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Umum Di Wilayah D I Y
  115. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sopir Bus Pariwisata Dieng Tour Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum
  116. Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen) Di Kab. Sleman
  117. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gunung Sitoli Kab. Nias
  118. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia
  119. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terha- Dap Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Daerah Kabupaten Sleman
  120. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Yk
  121. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Sleman
  122. Pelaksanaan Perkawinan Adat Buton Serta Akibat Hukumnya Sebelum Dan Setelah Berlakunya Uu No 1th 1974 Di Kec. Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
  123. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Dealer Merpati Motor Yk Di Kota Yk
  124. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Karya Mandiri Kuningan Jawa Barat
  125. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ba- Rang / Jasa Sarana Pendidikan Dan Alat-Alat Kantor Iain Sunankalijaga, Jogya
  126. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dg Jaminan Fidusia Pada Bpr Badan Kredit Kec. Talang Kab. Tegal
  127. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Swaguna Dg Jaminan Pihak Ketiga Sbg Penanggung Di Bank Pembangunan Derah Diy ( Bank Bpd Diy) Cab. Utama
  128. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Para Neleyan Yg Tergabung Dlm Kud “Mino Saroyo” Dg Bpd Di Kab. Cilacap
  129. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Rekaman Album Super Band Kompilasi Antara D’olden Band Dg Shelmer Records Jakarta
  130. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Rorojonggrang Sbg Rombongan Pengisi Dg Pengelola Pasa Pementasan Sendratari Ramayana Di Candi Prambanan
  131. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt Kereta Api (Persero) Dengan Pt Jasa Raharja (Persero) Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api Di Bandung
  132. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama  Antara Pemerintah Kota Jogyakarta Dengan Pt Perwita Karya Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Penumpang Memang Saka ]Amrut Tipe 2002
  133. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Koperasi Pendawa Taksi Yk
  134. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil- Studi Kasus Pada Nasmoco Cabang Janti, Jogyakarta
  135. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kios/Los Di Pasar Beringharjo Kota Yk
  136. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Yang Digunakan Oleh Beberapa Lembaga Perbankan Di Daerah Istimewa Jogyakarta Dalam Melindungi Usahanya Dari Resiko Kehilangan Uang
  137. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kerugian Yg Digunakan Oleh Pt. Bank Mandiri Yk Dlm Melindungi Usahanya Dari Resiko Kehilangan Uang
  138. Pelaksanaan Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Dlm Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
  139. Pelaksanaan Penjualan Agunan Secara Lelang Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang Swasta Dlm Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
  140. Pelaksanaan Penjualan Agunan Secara Lelang Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang Swasta Dalmam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
  141. Pelaksanaan Pemberian Santunan Oleh Perusahaan Pt . Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kepada Setiap Penumpang Di Yk
  142. Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Di Bri Sub Area Mikro Bantul
  143. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bpd Diy Cab. Sleman Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  144. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan China Di Kotamadya Yogyakarta
  145. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Batam
  146. Pelaksanaan Kredit Bank Antara Bank Rakyat Indonesia Cab.Bantul Dg Pengrajin Gerabah Di Desa Wisata Kasongan Bantul
  147. Pelaksanaan Kep Menakertrans Nomor 190 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bagi Tenaga Kerja Harianlepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Jala Donan Lumintu, Cilacap (Kajian Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas)
  148. Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri (Suatu Studi Kasus Di Kota Tingkat Ii  Malang
  149. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serikat Pekerja Menurut Uu No 21 Th 2000 Ttg Serikat Pekerja Di Pt. Sari Husada Yk
  150. Pelaksanaan Gadai Pada Perum Pegadaian Di Kota Yk
  151. Pelaksanaan Eksport Import Pada Bebera- Pa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen Di Semarang
  152. Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Laut Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
  153. Pelaksanaan Asuransi Paket Pos Kilat Khu Sus Terhadap Keterlambatan, Kerusakan Dan Kehilangan Pengiriman Paket Pos Kilat Khususnya Di Pt Pos Indonesia (Persero) Cab. Yogyakarta
  154. Pelaksanaan  Perjanjian Pembiayaan Mudharobah Pada Baitul Malal Wa Tamwil (Bmt) Bina Ikhsanul Fikri Di Yk
  155. Optimalisasi Pajak Daerah Dlm Mensiasati Penghapusan Sistem Hold Harmless Dana Alokasi Umum Di Kota Yk
  156. Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Pekerja Di Pt Sari Husada Tbk., Jogya.
  157. Kompetensi Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Dalam Menyelesaikan Sengketaperbankan Syari’ah
  158. Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Empat Madzhab Besar)
  159. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dana Bubar
  160. Kekuatan Pembuktian Kartu Kredit Dlm Proses Perkara Perdata
  161. Kegiatan Sertifikasi Tanah Massal Swadaya Di Kota Semarang
  162. Kedudukan Jaminan Dlm Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Pt.Bri (Persero) Kancab. Syariah Yk
  163. Kebijakan Pungutan Pajak Restoran Pada Hotel Bintang Dlm Sistem Keuangan Daerah Di Serang Banten
  164. Kebijakan Pungutan Pajak Air Bawah Tanah Dlm Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kab. Karanganyar Prp. Jawa Tengah
  165. Kebijakan Pengendalian Dan Penyelesaian Resiko Yang Ditetapkan Oleh Pt (Persero) Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi Dalam Pelaksanaan Kontrak Berjangka
  166. Kebijakan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Sistem Keuang An Negara
  167. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pemenang Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Pp No 24 Th 1997 Di Kec. Plumbon Kab. Cirebon
  168. Implikasi Azas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia
  169. Implementasi Uu No 41 Th 2004 Th 2004 Thd Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Yk
  170. Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Dalam Pengelolaan Yayasan Perguru An Tinggi Swasta Di Diy
  171. Hubungan Hukum Antara Pt Telekomunikasi Dengan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Di Kota Solo.
  172. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jamin- An Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Purworejo
  173. Fungsi Account Representative (Ar) Dlm Sistem Administrasi Modern (Sam) Perpajakan Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Bantul
  174. Faktor-Faktor Yang Mendorong Diperguna Kannya Bentuk Usaha Persekutuan Komanditer Dibandingkan Dengan Firma Dalam Praktek Di Diy
  175. Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
  176. Eksistensi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Dalam Sistem Hukum  Perjanjian Internasional
  177. Dampak Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyeklandreform Thd Etos Kerja Petani Penerima Redistribusi Di Desa Warnasari Kec. Pengakengan Kab. Bandung
  178. Aspek Hukum Pengelolaan Limpah Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan.  (Study Kasus Di Rsu Panti Rapih’
  179. Aspek Hukum Dalam Bisnis Bancassurance Di D.I.Y.
  180. Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia Dan Bank Mandiri Persero
  181. Analisis Ttg Wewenang Perum Pegadaian Melayani Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
  182. Analisis Penanganan Pencemaranudara Pada Industri Pengolahan Kapur Ud Enam Delapan Mineral Gamping Untuk Memenu- Hi Persyarat Baku Mutu Lingkungan
  183. Analisis Hukum Ttg Pelaksanaan Pasal 18 Uu No 8 Th 1999 Ttg Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Jasa Pengangkutan Udara
  184. Akibat Umum Penyerahan Dokumen-Dokumen Yang Dipalsukan Dalam Letter Of Credit
  185. “Passing Off” Salah Satu Bentuk Pelanggar An Hukum Terhadap Merek Dan Upaya Hukumnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *