Judul Skripsi Ilmu Hukum Terbaru Mudah ACC

Halo kakak kakak mahasiswa dan mahasiswi dari sabang sampai merauke, berjajar pulau pulau.. hehee. Apakah saat ini kalian sedang mencari referensi judul-judul skripsi ” Ilmu Hukum ” ? Jika iya kami ucapkan selamat datang diblog makalah-pedia. Artikel ini akan kami berikan referensi judul judul skripsi Ilmu hukum yang bisa kakak kakak mahasiswa / mahasiswi jadikan judul skripsi kalian.

Ilmu Hukum merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ilmu hukum mempunyai peranan yang sangat pentinf bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nah berikut Judul Skripsi Ilmu Hukum Terbaru Mudah ACC yang bisa kalian pilih :

1. Analisis Bab I hingga Bab V buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam konteks perkembangan hukum ekonomi yang melibatkan peran pemerintah dalam bidang perdagangan
2. Analisis hukum parodi merek ditinjau dari prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia
3. Analisis hukum perkembangan definisi pengungsi di luar Refugee Convention 1951 dan Protokol 1967 serta akibat hukumnya bagi negara transit dan negara tujuan
4. Analisis kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta pada perlindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan
5. Analisis mengenai pengenaan bea masuk karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali
6. Analisis perlindungan konsumen atas kewajiban menyampaikan data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
7. Analisis shifting cultivation system di Kalimantan dalam pengelolaan hutan lestari
8. Analisis tanggung jawab dokter atas layanan kesehatan jarak jauh secara real-time (real-time telemedicine) khususnya telekonsultasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
9. Analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi yang dikonsumsi oleh konsumen di hotel dan kafe berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
10. Analisis terhadap prinsip kerahasiaan bank dan self assessment system dikaitkan dengan Undang-Undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
11. Analisis yuridik perlindungan klien atas jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
12. Analisis yuridik terhadap Third Party Funding dan access to justice dalam arbitrase internasional
13. Analisis yuridis kedudukan hukum pemain sepak bola profesional dalam proses perpindahan pemain sepak bola di Indonesia
14. Analisis yuridis ketepatan penggunaan nama perjanjian sewa menyewa dan keabsahan perjanjian dalam praktek penggunaan server
15. Analisis yuridis mengenai hak dalam kebebasan berekspresi terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar perusahaan pers
16. Analisis yuridis mengenai pengaturan tentang pengumpulan uang atau barang oleh perkumpulan atau organisasi dan individu berdasarkan sistem donation based crowdfunding
17. Analisis yuridis mengenai right to be forgotten sebagai perlindungan hak privasi ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik dan peraturan hukum Uni Eropa
18. Analisis yuridis normatif terhadap perbedaan daripada tarif pajak penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dikaitkan dengan asas keadilan hukum pajak dalam hubungannya dengan Pasal 23a Undang-Undang Dasar 1945
19. Analisis yuridis orang tua dalam keadaan adiksi game online ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan
20. Analisis yuridis pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia melalui produk layanan Go-Ride dan Go-Send berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan dan berdasarkan buku pedoman pemilik sepeda motor
21. Analisis yuridis perjanjian baku kredit bank dengan prinsip syariah pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
22. Analisis yuridis tanggung jawab pecandu narkotika sebagai sekutu aktif di dalam persekutuan komanditer yang dipailitkan
23. Analisis yuridis terhadap betting virtual property dikaitkan dengan pengaturan perjudian online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
24. Analisis yuridis terhadap inkonsistensi peraturan daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
25. Analisis yuridis terhadap investasi perdagangan berjangka sentra dana berjangka sebagai wadah investasi yang diperdagangkan di Pasar Komoditi Berjangka
26. Anggota partai politik sebagai wakil daerah di Dewan Perwakilan Daerah
27. Arah pembangunan hukum Indonesia pada sektor pariwisata pasca pemberlakuan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
28. Batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan judicial review yang bermakna ultra petita dan ultra vires dikaitkan dengan konsep hukum progresif
29. Beberapa masalah hukum dalam pengimplementasian mutual legal assistance in criminal matters dan upaya penyelesaiannya
30. Bobot garis pangkal kepulauan terhadap delimitasi zona maritim di Wilayah Indonesia dan dampaknya terhadap negara-negara yang berbatasan
31. Dampak liberalisasi perdagangan jasa advokat di ASEAN pada peraturan tentang penempatan advokat asing di Indonesia
32. Dampak pembentukan International People’s Tribunal 1965 bagi Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan penegakan Hak Asasi Manusia
33. Definisi mode normal dalam hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
34. Efektifitas pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung
35. Eksistensi Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai larangan perubahan pasal tertentu dalam mekanisme perubahan konstitusi dan hubungannya dengan hakikat konstitusi
36. Hak konstitusional warga negara Indonesia sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik ditinjau dari Pasal 27 ayat 1 dan 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
37. Hak mengajukan upaya hukum oleh korban kejahatan atau keluarganya sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan
38. Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
39. Hak tenaga kerja transgender dalam sistem hukum Indonesia
40. Hubungan antara regulasi pelarangan pemotongan ternak sapi betina produktif terhadap program penyelenggaraan pangan di Indonesia
41. Illegal, unreported, unregulated fishing sebagai Transnational Organized Crime berdasarkan UNTOC
42. Implementasi perlindungan hukum terhadap Leuweung Leutik sebagai hutan adat Sunda Wiwitan Cigugur oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan
43. Implikasi hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010
44. Kajian hukum atas tindak pidana pemerkosaan yang tidak didahului kekerasan atau ancaman kekerasan fisik
45. Kajian yuridis normatif hukum Indonesia dan hukum Thailand terhadap konvensi inti International Labour Organization No. 29 tentang Kerja paksa dan No. 105 tentang Penghapusan kerja paksa
46. Keabsahan informasi yang diberikan ahli hipnosis dalam mengungkap suatu tindak pidana dihubungkan dengan hukum acara pidana Indonesia
47. Keabsahan perjanjian jual beli dalam transaksi e-commerce berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
48. Keabsahan perjanjian yang menggunakan istilah asing berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan
49. Keabsahan transaksi jual-beli hewan ternak pada Tradisi Marosok di Minangkabau serta akibat hukumnya bagi para pihak
50. Keberadaan Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional
51. Kedudukan hukum dan pendayagunaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program
52. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia
53. Kegiatan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan konservasi
54. Kekuatan hukum dari izin mendirikan bangunan dikaitkan dengan sanksi administratif dalam penyelenggaraan tata bangunan di Kota Bandung
55. Kekuatan pembuktian saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami (testimonium de auditu) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan saksi dalam hukum acara pidana
56. Kepemilikan dan restitusi benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional publik
57. Keselarasan sistem zona pemasukan ternak dengan prinsip keamanan maksimum dan prinsip kehati-hatian di sektor peternakan
58. Ketentuan mengenai kriteria hak atas merek dan tata cara dalam pengalihan melalui wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip syariah tentang wakaf
59. Kewajiban negara penerima pengungsi memberikan pendidikan bagi anak-anak pengungsi berdasarkan Konvensi tentang Pengungsi 1951
60. Kewajiban pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari hasil pemerkosaan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
61. Kewajiban pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran limbah plastik yang mengkontaminasi ikan laut dalam rangka mewujudkan keamanan pangan
62. Kewenangan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri dalam rangka percepatan pembuatan Akta Kelahiran dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
63. Kewenangan notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
64. Kewenangan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia
65. Kewenangan pemerintah dalam pemberian izin penyelenggara sistem pembayaran berbasis teknologi informasi (financial technology) dalam rangka pemenuhan unsur kepastian hukum
66. Kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dalam menjamin independensi hakim konstitusi
67. Kewenangan perlindungan pelapor tindak pidana (Whistleblower) dalam hukum acara pidana Indonesia
68. Kualifikasi tindak pidana korupsi di dalam hukum pajak Indonesia
69. Masa penahanan tngkat penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
70. Menelisik satu atap judicial review di salah satu mahkamah
71. Pembebanan atas rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh orang asing
72. Pemberlakuan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia pada masa penempatan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi tenaga kerja Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program jaminan sosial tenaga kerja Indonesia
73. Pendayagunaan instrumen insentif dan disinsentif dalam kaitannya dengan kesadaran hukum perusahaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
74. Penerapan hukum internasional dalam kasus pencemaran minyak di laut yang berasal dari rig pengeboran lepas pantai
75. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) Butir e UU PPh terhadap endorser di aplikasi media sosial Instagram
76. Penerapan prinsip 5c dalam kredit perbankan dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (SK ASN)
77. Penetapan upah minimum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan kaitannya dengan asas non-diskriminatif dan asas keadilan untuk melindungi pekerja yang berkeluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ICESCR
78. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di Indonesia, Singapura, dan Malaysia
79. Pengaruh keberadaan fitur maritim dalam delimitasi batas maritim negara
80. Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan
81. Penggunaan kratom sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam electronic liquid vaporizer dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
82. Penggusuran ditinjau dari hukum positif Indonesia dan instrumen hukum internasional
83. Penghapusan pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Indonesia
84. Penghapusan tas mewah sebagai objek pajak barang mewah dikaitkan dengan asas keadilan dalam hukum pajak
85. Penyelesaian sengketa antara penonton pertandingan sepakbola dan penyelenggara pertandingan sepakbola berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
86. Penyiaran program acara oleh stasiun televisi yang berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara dikaitkan dengan kemerdekaan pers dan contempt of court
87. Peranan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung
88. Perbuatan penukaran reward points dengan kupon undian dalam Hukum Pidana Indonesia
89. Perkembangan pengaturan bantuan kemanusiaan dalam hukum humaniter oleh Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict
90. Perkembangan putusan pengadilan mengenai pewarisan perempuan pada masyarakat hukum adat Batak Toba setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/PDT/2012 Tahun 2012
91. Perlindungan dan pemberdayaan petani cabai di Desa Rawabogo, Ciwidey, Jawa Barat dari penetapan harga komoditi cabai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani
92. Perlindungan hak privasi terhadap penggunaan drone yang memasuki ruang privat seseorang
93. Perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan jasa penjualan tiket online terkait refund akibat kesalahan sistem
94. Perlindungan hukum bagi Small Island Developing States (SIDS) dari ancaman kehilangan wilayahnya akibat perubahan iklim berdasarkan hukum internasional
95. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ilegal di Indonesia pasca ratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya
96. Perlindungan hukum dalam hal evakuasi dan pemindahan paksa penduduk sipil pada konflik bersenjata
97. Perlindungan hukum pengguna uang elektronik dalam sektor jasa keuangan
98. Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
99. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pemasaran Apartemen Meikarta dengan sistem pre-project selling yang belum memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
100. Perlindungan hukum terhadap logo sebagai karya seni dan merek dikaitkan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (UU Hak Cipta Tahun 2014)
101. Perlindungan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak di pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
102. Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
103. Perlindungan terhadap anak dari film yang tidak sesuai penggolongan usia di bioskop ditinjau dari hak anak sebagai hak asasi manusia
104. Pertanggungjawaban ahli waris yang menolak warisan terhadap hutang pewaris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
105. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap badan usaha yang merugikan masyarakat
106. Pertanggungjawaban pidana menyangkut kejahatan terhadap benda virtual dalam game online dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
107. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia
108. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar berita palsu (hoax) berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
109. Potensi penerapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang tidak berimpitan dengan garis batas landas kontinen dalam proses delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka bagian utara
110. Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana intersepsi atau penyadapan kartu kredit berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
111. Problematika penerapan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi
112. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006
113. Relevansi pembuatan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional mengenai pemindahan narapidana warga negara asing yang berada di Indonesia dan narapidana warga negara Indonesia yang berada di negara lain
114. Sinkronisasi regulasi pengajuan upaya hukum dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
115. Status aturan larangan penggunaan kekerasan (use of force) sebagai norma jus cogens
116. Studi kasus mengenai analisis penerapan pasal dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST Tahun 2014 tentang Kasus Ade Sara
117. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/PDT/2017 perihal Keberadaan tanah dan bangunan di sekitar Jalan Rumah Sakit Fatmawati yang terkena proyek pembangunan Mass Rapid Transit Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia
118. Tanggung jawab Asuransi satelit terhadap kegagalan peluncuran dan orbit satelit Telkom-3
119. Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap konsumen atas izin edar produk Samyang yang mengandung babi
120. Tanggung jawab dropshipper terhadap konsumen dalam sistem jual beli barang secara dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
121. Tanggung jawab pidana korporasi terhadap pembayaran pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang
122. Tinjauan hukum terhadap pengenaan Pajak Penghasilan kepada personal shopper dikaitkan dengan self assessment system
123. Tinjauan mengenai penerapan keadilan transisional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM atas peristiwa penumpasan PKI dalam perspektif politik hukum HAM nasional
124. Tinjauan tentang bagaimana pengaturan hukum jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah
125. Tinjauan terhadap penahanan kota dan penahanan rumah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana dikaitkan dengan kewenangan aparat penegak hukum
126. Tinjauan terhadap penggunaan Sound Booster Motor dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
127. Tinjauan yuridis filosofis peran jaksa terkait kepentingan korban dan kepentingan publik
128. Tinjauan yuridis keberlakuan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis
129. Tinjauan yuridis mengenai dampak tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil terhadap keabsahan perkawinan beda agama tertentu yang dilakukan WNI di luar negeri
130. Tinjauan yuridis normatif terhadap hak normatif dari pekerja waktu tertentu dalam pemutusan hubungan kerja karena kapailitan
131. Tinjauan yuridis pemberian kurikulum khusus bagi penyandang tunarungu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum pendidikan khusus dikaitkan dengan prinsip non-diskriminasi
132. Tinjauan yuridis pengaturan Cyberspace di Indonesia berdasarkan teori-teori Cyberspace
133. Tinjauan yuridis sosiologis mengenai kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan
134. Tinjauan yuridis sosiologis pemahaman perjanjian baku oleh dokter dan perawat di Rumah Sakit X kepada pasien cuci darah yang ditandatangani oleh pasien
135. Tinjauan yuridis terhadap kedudukan pengobat tradisional dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja
136. Tinjauan yuridis terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap royalti penulis dikaitkan dengan asas keadilan
137. Tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 279 ayat (1) butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama
138. Tinjauan yuridis terhadap pengecualian dalam pemberian kredit perumahan yang dilakukan bank dalam melaksanakan program pemerintah untuk menyediakan rumah
139. Tinjauan yuridis terhadap perubahan badan hukum yang dari unit pengelola Transjakarta menjadi PT. Transportasi Jakarta dan dampaknya terhadap status perjanjian dari para pekerjanya
140. Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab dari penyedia platform atas ketiadaan informasi produk yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi eletronik
141. Tinjauan yuridis-sosiologis mengenai pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja harian lepas daily worker di dalam perjanjian kerja antara pekerja harian lepas daily worker dengan Hotel X Bandung
142. Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang equity based crowdfunding dalam upaya memberikan perlindungan bagi investor
143. Urgensi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dikaitkan dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia
144. Urgensi pengaturan Trading in Influence dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait ratifikasi UNCAC oleh Indonesia
145. Urgensi ratifikasi International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007
146. Wi-Fi piggybacking dikaitkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik