185+ Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap

Berikut 185+ Judul Skripsi Hukum Perdata Terlengkap :

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Ditinjau Dr Sistem Pengupahannya (Studi Pada Cv Yani’s Silver Kota Gede Yk)
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dlm Kasus Pestisida Palsu Di Indonesia
3. Upaya Penanggulangan Kerusakan Dan Pencemaran Kawasan Pantai Padang, Sehubungan Dengan Perencanaan Tata Ruang Kota Madya 1994
4. Upaya Bpr Sebagai Pemberi Kredit Dalam Meningkatkan Pengusaha Golongan Ekono Mi Lemah Di D I Y Dan Jateng
5. Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Kesela Matan Dalam Design Bangunan Di D.I.Y.
6. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan Khususnya Di Diy
7. Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Pengusaha Retail Goods Di Kota Madya  Jogyakarta
8. Tinjauan Yuridis Perjanjian Melakukan Pekerjaan Antara Relawan Dg Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Diy (Pkbi-Diy)
9. Tinjauan Yuridis Penanaman Modal Perseroan Pt Sari Husada (Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal)
10. Tinjauan Yuridis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
11. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit Di Wilayah Kota Yogyakarta Prop. D.I.Y.
12. Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perdata Dari Dokter Dlm Perjanjian Terapeutik Dlm Hal Melakukan Operasi Atau Pembedahan
13. Tinjauan Terhadap Asuransi Kecelakaan Dirianggota (Akda) Bagi Anggota Polri Dan Pns Di Lingkungan Polri Di Daerah Istimewa Jogyakarta
14. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing (Studi Pada Pekerjaan Outsourcing Pt. Pramudita Putra Karya Semarang Yg Di Tempatkan Di Perusahaan Daerah Pdam Tirta Moedal Kota Semarang)
15. Tinjauan Penataan Hukum Pabrik Tekstil Pt. Colombo Kudus Terhadap Pengelolaan Limbah Cair
16. Tinjauan Kritis Yuridis Ttg Kedudukan Saksi Dlm Kasus Perceraian
17. Tinjauan Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Dalam Kaitannya Dg Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Pengadilan Agama
18. Tinjauan Hukum Kedudukan Pt Kliring Berjangka Indonesia (Perseri) Sebagai Penjamin Dalam Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Yang Dibuat Oleh Anggota Kliring.
19. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan
20. Tanggungjawab Pt. Pos Indonesia (Persero) Cab.Yk Terhadap Pelaksanaan Pengiriman Weselpos
21. Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut- An Terhadap Terjadinya Kecelakaan Pada Po Putra Remaja Di Jogyakarta
22. Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Atas Terjadinya Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Ba  Rang Di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap Studi Kasus Pada Pt Varuna Tirta Prakasy
23. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dlm Perjanjian Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Dlm Hal Adanya Cacat Tersembunyi Di Pt. Asli Motor Yk
24. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual-Beli Suku Cadang Sepeda Motor Dlm Hal Adanya Cacat Tersembunyi Di Pt. Asli Motor Yk
25. Tanggung Jawab Pengusaha Otobusdlm Pengangkutan Darat Terhadap Keselamatanpenumpang (Studi Kasus Kecelakaan Po Ao Transport Di Situbondo Jawa Timur)
26. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Minyak Solar Dengan Kapal Tanker Di Instalasi Surabaya Grup Jawa Timur
27. Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Penyelesaian Utang Blbi Melalui Skim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
28. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Karena Pengaruh Iklan
29. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor
30. Tanggung Jawab Konsultandlm Kontrak Kerja Pekerjaan Sipil Proyek Plta Sipansihaporas Di Tapanuli Tengah
31. Tanggung Jawab Ekspeditur Dlm Pengiriman Barang Melalui Angkutan Udara (Studi Kasus Pada Pt.Birotika Semester Dhl. Cab. Semarang)
32. Tanggung Jawab Direktur Pada Peseroan Terbatas Berdasarkan Uu No 1 Th 1995
33. Tanggung Jawab Bank Terhadap Pelaksana An Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Di D I Y
34. Tanggung Gugat Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dlm Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Agung Rizki Di Yk)
35. Suatu Tinjauan Hukum Ttg Penyelesaian Pemilikan Tanah-Tanah Absentee Di Kota Dati Ii Samarinda Kalimantan Timur Berdasarkan Pp No 224 Th 1961
36. Studi Pelepasan Tanah Eks Bangkok Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Pegawai Negri Sipil Di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga
37. Studi Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
38. Sistem Pelaksanaan Pengawasan Yustisial Di Pengadilan Tinggi Agama Yk
39. Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pembangunan Menara Bts (Base Transceiver Station) Operator Telepon Seluler Dlm Sistem Tata Ruang Di Kota Yk
40. Remote Trading Di Pasar Modal Indonesia
41. Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Thd Wajib Pajak Lanjut Usia Di Kec. Berbah Kab. Sleman Dlm Sistem Keuangan Daerah
42. Pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dlm Sistem Keuangan Negara
43. Profesionalitas Apoteker Sebagai Pelaku Usaha Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen
44. Prinsip Keterbukaan Dalam Kerangka Good Governance Di Pasar Modal
45. Perwalian Bagi Yg Beragama Islam Setelah Berlakunya Uu No 1 Th 19974 Di Daerah Kota Yk
46. Perwalian Bagi Yg Beragama Islam  Setelah Berlakukannya Uu No 1 Th 1974 Di Daerah Kota Yk
47. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Dan Pemberian Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Dlm Rangka Pengembangan Infrastruktur Pariwisata (Studi Di Pantai Sigandu Kec. Batang Kab. Batang)
48. Pernikahan Antara Muslim Dengan Non Muslim (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Empat Madzhab Besar)
49. Perlindungan Rahasia Dagang, Hak Memper Oleh Informasi Dan Praktek Persaingan Curang, Dalam Hal Terjadi Pengungkapan Informasi Yang Dirahasiakan
50. Perlindungan Program Komputer Dengan Lisensi Gnu General Public License Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta
51. Perlindungan Hukum Thd Konsumen Pada Produk Air Minum Isi Ulang Di Kawasan Umbulharjo Yk
52. Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Malaysia (Tinjauan Yuridis Ttg Aspek Perjanjian Kerja)
53. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Pt Pulau Sambu Di Kabupaten Indragiri Hilir – Riau
54. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Kawedar Berdasarkan Uu No 15 Th 2001
55. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri.
56. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumenpada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Roda Dua Di Pt. Indomobil Finance Indonesia Cab. Semarang
57. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Wanita Pada Usaha Hiburan Malam Di Kota Yk
58. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Dalam Melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Tossa Salimas Finance Cab. Semarang
59. Perlindungan Hukum Terhadap Batik Lasem Ditinjau Dr Indikasi Geografis Sesuai Dengan Uu No 15 Th 2001 Ttg Merek
60. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Pada Pa Kota Yk (Putusan No 163/Pdt.G/2006/Pa.Yk)
61. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Testamenter Yg Surat Keterangan Warisnya Dibuat Di Bawah Tangan  (Studi Dokumenter Di Kota Pontianak)
62. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Pada Pt Mandrian T-Shirt, Klaten
63. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Kelompok Dengan Induk Perusahaan B U M N (Persero)
64. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Di Pt. B P R Swadharma Kasihan Kab. Bantul.
65. Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pelanggaran Merek Di Internet
66. Perlindungan Hukum Konsumen Perumah- An Di Kota Mataram Ntb
67. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Raya Antar Kota Dalam Propinsi (Akdp) Di Wilayah Kalimantan Selatan
68. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
69. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Perolehan Efeknya Melalui Privat Plcement Pada Pt Tertutup Di Indonesia
70. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Angkutan Kereta Api Setelah Berlakunya Uu No. 8 Th 1999 Di Pt Kereta Api Daop Iii Cirebon
71. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Undian Berhadiah Yg Menyesatkan Dan Menipu Di Kota Yk
72. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dlm Melakukan Belanja  Melalui Televisi
73. Perkembangan Investasi Asing Pada Era Otonomi Daerah Di Propinsi Riau
74. Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Di Kotamadya Dati Ii Yk Setelah Berlakunya Uu No 1 Th 1974
75. Perkawinan Bagi Pns Sejak Berlakunya Uu No 1 Th 1974 Ttg Perkawinan Di Kab. Sleman
76. Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Daerah Kota Jogyakarta
77. Perjanjian Sewa Menyewa Counter Pada Jogjatronik Mall Di Daerah Kota Jogjakarta
78. Perjanjian Sewa Beli Barang-Barang Elektronik Dan Furnitur Di Pt Columbindo Perdana (Columbia) Cab. Yk Di Diy
79. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Koperasi Pegawai Maritim Di Daerah Jakarta Utara
80. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dg Jaminan Benda Bergerak Di Perum Pegadaian
81. Perjanjian Pemborongan Pembuatan Rem Kereta Api Antara Koperasi Industri Batur Jaya Dengan Anggota Koperasi Industri Batur Jaya Di Desa Batur Kec. Ceper, Kab. Klaten
82. Perjanjian Pembiayaan Dg Jaminan Fidusia Pada Pt. Astra Sedaya Finance
83. Perjanjian Mengulang Sewakan Pada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Jogyakarta
84. Perjanjian Kredit Usaha Tani (Studi Kasus Pada Kud Ngemplak Sleman)
85. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt.Btn (Persero) Kancab. Kendari Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara
86. Perjanjian Antara Pt Telekomunikasi Indonesia Dengan Pengelola Jasa Telepon Umum Tunggu Di Jogyakarta
87. Peranan Surat Berharga L / C Dalam Jual Beli Perniagaan
88. Peranan Hukum Merek Dagang Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Barang-Barang Tiruan
89. Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dlm Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Uu No 10/1995 Ttg Kepabenan
90. Peranan Bank Indonesia Sebagai Leader Of The Last Resort Dalam Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi)
91. Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara Ab-Intestato Dlm Hukum Pembuktian Khususnya Bagi Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa
92. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp2ln) Jogyakarta
93. Penutupan Asumsi Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Barang Pada Pengangkut Udara Domestik, Garuda Indonesia Airways
94. Pengujian Berkala Pd Kendaraan Umum Di D Iy
95. Penguasaan Tanah Pt. Kereta Api (Persero) Oleh Masyarakat Di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung (Studi Ttg Potensi Konflik Tanah Dan Prospek Solusinya)
96. Penghibahan Dr Suami Kepada Istri Ditinjau Dr Kuh Perdata (Studi Terhadap Putusan Pengadilan No 11/Pdt,G/2002/Pn Kalianda Antara Setiawan Natawira Melawan Lili Kanali)
97. Pengawasan Bank Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Transfer Uang
98. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
99. Penetapan Prinsip Perseimbangan Dan Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Di Pt Asuransi Sinar Mas Dengan Lingkup Kajian Asuransi Sinar Mobil
100. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Di D.I.Y.
101. Penerapan Arbritase Sebagai Penyelesaian Sengketa Di Bank Syari’ah Melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas)
102. Pendaftaran Tanah Secara Masal Swadaya Demi Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Candirejo Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
103. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Administrasi (Studi Terhadap Penambang Pasir Di Sungai Lok Ulo Kab. Kebumen)
104. Penanganan Kredit Bermasalah Melalui Proses Peradilan Dikaitkan Dengan Penerapan Beban Bunga Di Muka Kepada Para Debitur Pada Pt Bpr Mataram Group
105. Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dlm Sistem Anggaran Di Indonesia (Studi Kasus Di Bmt Al Amin Kebumen)
106. Pemberlakuan Tarif Cukai Alkohol Spesifik Dlm Perspektif Hukum Bisnis Di Kota Surakarta
107. Pembatalan Perkawinan Menurut Uu No 1 Th 1974 Di Pa Sleman
108. Pembatalan Perkawinan Baru Suami Karena Tidak Seizin Isteri Sebelumnya
109. Peluang Pendaftaran Buah Salak Pondoh Sebagai Produk Khas Indonesia Berdasarkan Indikasi Geografis
110. Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Design Industri Di Pt Dagadu Jogyakarta Dan Permasalahannya
111. Pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Di Yogyakarta
112. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kebakaran Pada Pt Asuransi Sarana Lindung Upaya Di Surakarta.
113. Pelaksanaan Transaksi Forward Contract Laut Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
114. Pelaksanaan The Five C’s Of Credit Analysis Dalam Pemberian  Kredit Sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Kemungkin An Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Umum Di Wilayah D I Y
115. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sopir Bus Pariwisata Dieng Tour Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum
116. Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen) Di Kab. Sleman
117. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gunung Sitoli Kab. Nias
118. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia
119. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terha- Dap Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Daerah Kabupaten Sleman
120. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Yk
121. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Sleman
122. Pelaksanaan Perkawinan Adat Buton Serta Akibat Hukumnya Sebelum Dan Setelah Berlakunya Uu No 1th 1974 Di Kec. Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
123. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Dealer Merpati Motor Yk Di Kota Yk
124. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Karya Mandiri Kuningan Jawa Barat
125. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Ba- Rang / Jasa Sarana Pendidikan Dan Alat-Alat Kantor Iain Sunankalijaga, Jogya
126. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dg Jaminan Fidusia Pada Bpr Badan Kredit Kec. Talang Kab. Tegal
127. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Swaguna Dg Jaminan Pihak Ketiga Sbg Penanggung Di Bank Pembangunan Derah Diy ( Bank Bpd Diy) Cab. Utama
128. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Para Neleyan Yg Tergabung Dlm Kud “Mino Saroyo” Dg Bpd Di Kab. Cilacap
129. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Rekaman Album Super Band Kompilasi Antara D’olden Band Dg Shelmer Records Jakarta
130. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Rorojonggrang Sbg Rombongan Pengisi Dg Pengelola Pasa Pementasan Sendratari Ramayana Di Candi Prambanan
131. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt Kereta Api (Persero) Dengan Pt Jasa Raharja (Persero) Tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api Di Bandung
132. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama  Antara Pemerintah Kota Jogyakarta Dengan Pt Perwita Karya Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Penumpang Memang Saka ]Amrut Tipe 2002
133. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Koperasi Pendawa Taksi Yk
134. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden Pada Dealer Mobil- Studi Kasus Pada Nasmoco Cabang Janti, Jogyakarta
135. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kios/Los Di Pasar Beringharjo Kota Yk
136. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Yang Digunakan Oleh Beberapa Lembaga Perbankan Di Daerah Istimewa Jogyakarta Dalam Melindungi Usahanya Dari Resiko Kehilangan Uang
137. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kerugian Yg Digunakan Oleh Pt. Bank Mandiri Yk Dlm Melindungi Usahanya Dari Resiko Kehilangan Uang
138. Pelaksanaan Penjualan Di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan Dlm Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
139. Pelaksanaan Penjualan Agunan Secara Lelang Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang Swasta Dlm Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
140. Pelaksanaan Penjualan Agunan Secara Lelang Eksekusi Terhadap Obyek Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang Swasta Dalmam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Wilayah Iii Jakarta Kota
141. Pelaksanaan Pemberian Santunan Oleh Perusahaan Pt . Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kepada Setiap Penumpang Di Yk
142. Pelaksanaan Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Di Bri Sub Area Mikro Bantul
143. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bpd Diy Cab. Sleman Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
144. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan China Di Kotamadya Yogyakarta
145. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Batam
146. Pelaksanaan Kredit Bank Antara Bank Rakyat Indonesia Cab.Bantul Dg Pengrajin Gerabah Di Desa Wisata Kasongan Bantul
147. Pelaksanaan Kep Menakertrans Nomor 190 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bagi Tenaga Kerja Harianlepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Jala Donan Lumintu, Cilacap (Kajian Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas)
148. Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri (Suatu Studi Kasus Di Kota Tingkat Ii  Malang
149. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serikat Pekerja Menurut Uu No 21 Th 2000 Ttg Serikat Pekerja Di Pt. Sari Husada Yk
150. Pelaksanaan Gadai Pada Perum Pegadaian Di Kota Yk
151. Pelaksanaan Eksport Import Pada Bebera- Pa Perusahaan Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Kredit Berdokumen Di Semarang
152. Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Laut Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
153. Pelaksanaan Asuransi Paket Pos Kilat Khu Sus Terhadap Keterlambatan, Kerusakan Dan Kehilangan Pengiriman Paket Pos Kilat Khususnya Di Pt Pos Indonesia (Persero) Cab. Yogyakarta
154. Pelaksanaan  Perjanjian Pembiayaan Mudharobah Pada Baitul Malal Wa Tamwil (Bmt) Bina Ikhsanul Fikri Di Yk
155. Optimalisasi Pajak Daerah Dlm Mensiasati Penghapusan Sistem Hold Harmless Dana Alokasi Umum Di Kota Yk
156. Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Pekerja Di Pt Sari Husada Tbk., Jogya.
157. Kompetensi Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) Dalam Menyelesaikan Sengketaperbankan Syari’ah
158. Kewenangan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Luar Kawin (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Indonesia Dengan Empat Madzhab Besar)
159. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Manager Investasi Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Reksa Dana Bubar
160. Kekuatan Pembuktian Kartu Kredit Dlm Proses Perkara Perdata
161. Kegiatan Sertifikasi Tanah Massal Swadaya Di Kota Semarang
162. Kedudukan Jaminan Dlm Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Pt.Bri (Persero) Kancab. Syariah Yk
163. Kebijakan Pungutan Pajak Restoran Pada Hotel Bintang Dlm Sistem Keuangan Daerah Di Serang Banten
164. Kebijakan Pungutan Pajak Air Bawah Tanah Dlm Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kab. Karanganyar Prp. Jawa Tengah
165. Kebijakan Pengendalian Dan Penyelesaian Resiko Yang Ditetapkan Oleh Pt (Persero) Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi Dalam Pelaksanaan Kontrak Berjangka
166. Kebijakan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Sistem Keuang An Negara
167. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pemenang Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Pp No 24 Th 1997 Di Kec. Plumbon Kab. Cirebon
168. Implikasi Azas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia
169. Implementasi Uu No 41 Th 2004 Th 2004 Thd Pelaksanaan Wakaf Tunai Di Yk
170. Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Dalam Pengelolaan Yayasan Perguru An Tinggi Swasta Di Diy
171. Hubungan Hukum Antara Pt Telekomunikasi Dengan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Di Kota Solo.
172. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jamin- An Kredit Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Purworejo
173. Fungsi Account Representative (Ar) Dlm Sistem Administrasi Modern (Sam) Perpajakan Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Bantul
174. Faktor-Faktor Yang Mendorong Diperguna Kannya Bentuk Usaha Persekutuan Komanditer Dibandingkan Dengan Firma Dalam Praktek Di Diy
175. Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
176. Eksistensi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) Dalam Sistem Hukum  Perjanjian Internasional
177. Dampak Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyeklandreform Thd Etos Kerja Petani Penerima Redistribusi Di Desa Warnasari Kec. Pengakengan Kab. Bandung
178. Aspek Hukum Pengelolaan Limpah Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan.  (Study Kasus Di Rsu Panti Rapih’
179. Aspek Hukum Dalam Bisnis Bancassurance Di D.I.Y.
180. Analisis Yuridis Proses Merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia Dan Bank Mandiri Persero
181. Analisis Ttg Wewenang Perum Pegadaian Melayani Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
182. Analisis Penanganan Pencemaranudara Pada Industri Pengolahan Kapur Ud Enam Delapan Mineral Gamping Untuk Memenu- Hi Persyarat Baku Mutu Lingkungan
183. Analisis Hukum Ttg Pelaksanaan Pasal 18 Uu No 8 Th 1999 Ttg Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Jasa Pengangkutan Udara
184. Akibat Umum Penyerahan Dokumen-Dokumen Yang Dipalsukan Dalam Letter Of Credit
185. “Passing Off” Salah Satu Bentuk Pelanggar An Hukum Terhadap Merek Dan Upaya Hukumnya