Judul Skripsi Hukum Tata Negara ( Kekinian, Terbaru, dan Mudah dikerjakan )

Judul Skripsi Hukum Tata Negara – Apakah kalian saat ini sedang mencari ide ide judul skripsi pada jurusan hukum tata negara? Saya ucapkan selamat datang dan selamat berkunjung diblog vestitijayastore.com.

Diartikel kali ini kami akan memberikan referensi dan ide ide judul skripsi terbaik yang bisa kalian pilah dan pilih sesuai dengan keinginan kalian yang kalian anggap mudah dikerjakan.

Selangkah lagi dengan kalian menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi, kalian akan menjadi seorang sarjana. Semangat ya mengerjakan skripainya..

Sebelum ke ide-ide judul skrispnya, kami akan mengulas dan memberikan pembahasan sedikit tentang hukum tata negara.

Apa itu Hukum Tata Negara ?

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur negara, antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara negara lembaga, wilayah dan warga negara.

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.(Van vollenhoven).

Prospek Kerja

Praktisi Hukum (Hakim,Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama), Pengacara dan konsultan hukum, Praktisi Politik Islam, Praktisi pada Kantor Kemenag RI (penghulu, penyuluh, dan administrasi umum), Praktisi pada Lembaga Keuangan Syari’ah.

Apa yang dipelajari?

Mempelajari pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

Nah Berikut Judul Skripsi Hukum Tata Negara ( Kekinian, Terbaru, dan Mudah dikerjakan ) :

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Perda

Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kabupaten Ngawi.
Implementasi Retribusi Pelayanan Izin Praktik Tenaga Keperawatan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten AB.
Kedudukan Bupati Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Menurut Uu No 5 Th 1974 Dengan Uu No 22 Th 1999).
Kegunaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menunjang Pembangunan Fisik Daerah.
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Sistem Keuangan Daerah di Kabupaten Malang.
Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Daerah Kabupaten Magelang Setelah Berlakunya Uu No 22/99 Tentang Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan UU No 22 Th 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tuban).
Pengaruh Realisasi Peraturan Daerah No 2 Th 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten B.
Peran DPRD Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Th 1999 (Studi Kasus DPRD Kabupaten Lamongan).
Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
Peranan Badan Petimbangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bojonegoro.
Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kotamadya GB.
Peranan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten GB.
Peranan Dprd Periode 2004-2009 Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lamongan (Studi Tentang Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah).
Peranan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999.
Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah Tk Ii Yogyakarta.
Peranan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Dalam Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan.
Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Surabaya Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Setelah Uu No 22 Th 1999).
Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Kabupaten Mojokerto.

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Normatif

Analisis Dampak Kependudukan di Dalam Sistem Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tuban.
Analisis Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi Di PT Semen Gresik).
Analisis Kontribusi DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Tuban Periode Tahun 2020-2022.
Analisis Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Analisis Sistem Pengawasan DPRD Kota Surabaya Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Surabaya Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan yang Benar.
Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan Xx Kecamatan X Kabupaten Surabaya.
Efektivitas Pemberlakuan Asas Non Diskriminasi Didasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Moral Nasional Indonesia.
Fungsi Serta Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan (Analisis Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia).
Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jawa Tengah Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten X.
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Bojonegoro.
Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di Pt. Tiga Putra Bojonegoro.
Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Tentang Pembinaan LSM (Studi Kasus di Kantor Sospol Kota X).
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 Di Kota Semarang.
Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan Uu No 12 Th 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Jawa Timur).
Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Pupuk Phonska Pada Aneka Kimia).
Perananan Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD (Studi Kasus di DPRD Kota X).

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Desa

Analisis Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Bojonegoro.
Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut UU No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa GB Kabupaten Tuban.
Arti Pentingnya Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa di Daerah ………. Kabupaten Blitar.
Kerja Sama Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa B Kec. GB Kabupaten TD).
Kerjasama Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa A Kecamatan AB Kabupaten Mojokerto).
Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kec. A, Kec. AB, Kec. D, Kabupaten Bojonegoro.
Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan A, Kecamatan B, Kecamatan GB Kabupaten TD.
Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Di Kabupaten ………………..) .
Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kabupaten Semarang).
Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa B Kec. GB Kab. D Berdasarkan Uu No 22 Th 1999.
Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Uu No 32 Th 2004 Tentang Pemerintahan Desa di Desa AB Kecamatan D Kabupaten GB.
Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Lamongan.
Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah GB Kabupaten Tuban.
Peranan Lurah Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Desa A Kec. AB Kab. D (Studi Perbandingan Uu No 5 Th 1979 Dg Uu No 22 Th 1999).
Peranan Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa AB Provinsi TD.

Judul Skripsi Hukum Tata Negara Tentang Pemilu

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Analisis Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Analisis Terhadap Wewenang Pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Analisis Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
Pandangan Yuridis Terhadap Posisi Dan Wewenang KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 [Analisis Studi Uu No. 3 Tahun 1999].
Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah yang Berlaku di Indonesia.
Pemberlakuan Ktp-E Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GB).
Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.
Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Dalam Pemilihan Presiden 2009 Menurut Uu No. 42 Tahun 2008.
Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia (Studi Pada Kpud Kabupaten D).
Tinjauan Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.
Tinjauan Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Menjaga Kemandirian, Integritas Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kumpulan Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Analisis Terhadap Pasal 68 Ayat 1 Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah Dlm Kaitannya Dg Keputusan Walikota XX No 14 Th 2001 Ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kota X.
Analisis Terhadap Posisi dan Fungsi Dprd Menurut Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah.
Dampak Kependudukan di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Xx.
Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kotamadya TD.
Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.
Fungsi dan Peranan Badan Perwakilan Dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia).
Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kab. Xx.
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus dan Angkutan Barang di Kabupaten GB.
Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi di PT GB (Persero).
Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Xx Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di PT Xx.
Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Th 90 Ttg Pembinaan Lsm (Studi di Kantor Sospol Kodya Xx).
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada Sma Berdasarkan Uu No 2/89 di H.
Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kab. Xx.
Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Ttg Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten TD.
Pelaksanaan Sistem PHK Berdasarkan UU No 12 Th 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Surabaya).
Penerapan Asas Non Diskriminasi Berdasarkan Gatt/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Mobil Nasional Indonesia.
Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Limbah Air PD X).
Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Provinsi Dati I Jawa Timur.
Peranan DPRD Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota X Periode Thn 2020-2021.
Prosedur Pembayaran Anggaran Pembangunan Melalui Kantor Perbendaharaan Negara XX Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara.

Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara

Dampak Kependudukan Di Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Magelang.
Efektifitas Izin Mendirikan Bangunan di Kelurahan A, Kec. AB, Kabupaten TD.
Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket DPR Ri Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah.
Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Departemen Perindustrian di Kabupaten GB.
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang di Kabupaten Cimahi.
Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi di PT TD (Persero).
Kedudukan Pegawai Negeri di Dalam Keanggotaan DPRD (Studi Kasus Pada DPRD Kotamadya Dati di A Tahun 2021).
Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Dalam Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 90 Tentang Pembinaan LSM (Studi di Kantor Sospol Kodya BD Tahun 2021).
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada SMA Berdasarkan Uu No 2/89 di Kodya Dati di Yogyakarta.
Pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 92 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Ngawi.
Pelaksanaan Perda No 6 Tahun 1977 Tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro.
Pelaksanaan PHK Berdasarkan UU No 12 Tahun 1964 (Studi di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota B Tahun 2021).
Peranan Biro Keuangan Dalam Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur.
Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Studi di Kotamadya di AB Tahun 2021).

Demikian artikel tentang ” Judul Skripsi Hukum Tata Negara ( Kekinian, Terbaru, dan Mudah dikerjakan ) “. Semoga bermanfaat. Pilih yang kalian suka dan jika perlu diedit, silahkan diedit agar lebih unik dan sempurna.