Judul Skripsi Hukum Pidana yang Mudah dikerjakan

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang batasan atau tindakan seseorang maupun kelompok yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan kejahatan sosial.

Program studi ini merupakan konsentrasi jurusan hukum yang terdapat di beberapa Universitas. Mahasiswa jurusan ini akan mempelajari seluk-beluk dari Hukum Pidana, mulai dari struktur hukum hingga cara mengimplementasikan dalam praktek hukum sehari-hari.

Judul Skripsi Hukum Pidana

Berikut ini kumpulan ide ide Judul Skripsi Hukum Pidana yang bisa kalian pilah dan pilih :

Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006

Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan.
Analisa Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja
Analisis Peran Saksi Ahli dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika

Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Terhadap Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Analisis Yuridis tentang Aspek Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Analisis Yuridis tentang Kepentingan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual
Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas

Aspek Pidana Pada Perdagangan Seks Tingkat Tinggi.
Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi X
Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.

Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota X)
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.

Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan.
Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
Pencurian Ikan Di Pasar Ikan X
Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.
Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Uang oleh Pejabat Publik
Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Izin.
Pengaruh Aspek Psikologis terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengaruh Media Sosial dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri
Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
Relevansi Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime di Indonesia.
Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Tindak Pidana Pemerkosaan: Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Penanganannya
Tindak Pidana Perjudian di Lingkungan Masyarakat
Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer.
Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
Tinjauan Yuridis tentang Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia
Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian
Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Peradilan Pidana
Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 456/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)
Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana
Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Aspek Sanksi Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian
Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Pernyataan Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengedarkan Psikotropika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Tinjauan Yuridis Tentang Kejahatan Perdagangan Orang Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar
Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)
Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 292 Kuhp Tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta)
Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Pada Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Karanganyar
Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penculikan Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)
Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrt)
Studi Tentang Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Akibat Hukumnya Jika Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim (Studi Kasus Pada Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Abdullah Puteh).
Studi Tentang Pelaksanaan Eksepsi Oleh Penasihat Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo
Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia
Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Indonesia Dan Malaysia
Studi Komparasi Pertanggungjawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kuhp Dan Uu Ri No. 21 Tahun 2007
Relevansi Penggunaan Teknologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Cybercrime Di Indonesia.
Proses Penyidikan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit Oleh Polres Sleman Yogyakarta
Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Poltabes Surakarta)
Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta (Studi Empiris Undang-Undang Nomor 12/Darurat/1951)
Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial Di Pengadilan Negeri Surakarta
Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dari Kekerasan Suami Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam
Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian
Penyelesaian Alternatif Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan (Studi Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)
Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang Dalam Memeriksa Dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian.
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kota Pangkalpinang
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Benteng Toboali Sebagai Situs Bernilai Tinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Penegakan Hukum Pidana Oleh Dinas Perhubungan (Llaj) Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penggelapan Uang Oleh Pejabat Publik
Penegakan Hukum Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Kota Pangkalpinang
Penegakan Hukum Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang )
Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Pos Yang Tidak Mengantar Surat Kepada Yang Berhak (Studi Kasus Di Polsek Ngadirojo Wonogiri)
Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Demi Kepentingan Umum Dan Terpaksa Membela Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp)
Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloid Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
Pelaksanaan Program €Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Kediri
Pelaksanaan Penyelidikan Oleh Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiberglass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura
Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo
Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Ilegal Logging Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Sragen
Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Pengadilan Negeri Sleman.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta, 08
Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
Komparasi Peran Penyidik Polri Dan Penyidik Polisi Militer Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pasal 170 Kuhp Terhadap Sipil Dan Militer ( Studi Kasus Di Poltabes Surakarta Dan Denpom Surakarta)
Kekuatan Pembuktian Audit Investigasi Oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pimpinan Dprd Kota Surakarta)
Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan
Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota Pontianak Kalimantan Barat)
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif
Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/Pid.B/2009/Pn.Mdn)
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Pernikahan,
Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengeroyokan) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)
Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)
Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/Pbi/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta
Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta
Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik (Studi Di Kejaksaan Negeri Pontianak).
Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Poltabes Surabaya).
Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279
Fungsionalisasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Provinsi Jawa Barat
Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Laporan Polisi Nomor : B 71/Ii/2020/Spkt/Res Pkp/20 Februari 2020)
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel)
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan
Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual
Analisis Yuridis Tentang Kepentingan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
Analisis Yuridis Tentang Kepentingan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemalsuan Identitas
Analisis Yuridis Tentang Aspek Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
Analisis Yuridis Tentang Aspek Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
Analisis Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Analisis Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia
Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pacitan)
Analisis Terhadap Pengaruh Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Saksi Rahasia Dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Terhadap Penerapan Sistem Penangkapan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
Analisis Terhadap Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Terhadap Penerapan Asas Akurasi Dalam Penegakan Hukum Pidana
Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati
Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hengky Gunawan Dalam Delik Narkotika
Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika
Analisis Tentang Pemeriksaan Sidik Jari Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Surakarta)
Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri X)
Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri X)
Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.14/Pid-Sus2018/Pt.Bbl Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl Tentang Perkara Pidana Perambahan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Ilegal
Analisis Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn Mtk Terhadap Tindak Pidana Pengedar Olahan Minuman Arak Tanpa Izin Edar
Analisis Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/Pn Pgp Tentang Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Oleh Mantan Bupati Wonosobo
Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer
Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Marthen Renouw Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
Analisis Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Terhadap Perkara Penembakan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)
Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/Puu-Iv/2006
Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.

Demikian artikel yang dapat kami berikan tentang ” Judul Skripsi Hukum Pidana yang Mudah dikerjakan “. Semoga bermanfaat.